Lima Ormas Sambangi Bawaslu Minta Sikapi Netralitas ASN Depok
Lima organisasi masyarakat (ormas), yakni Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), dan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Kota Depok.
TOKOHKITA. Isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) selalu mencuat dalam perhelatan pemilu atau pilkada meski sudah ada larangan san sanksi tegas bagi pelanggarnya. Meski demikian, masih saja ada ASN yang mengindahkan larangan tersebut, karena diam diam hingga terang terangan mendukung salah satu calon dalam pilkada Depok.
Untuk itu, lima organisasi masyarakat (ormas), yakni Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), dan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten Kota Depok mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok, Rabu (21/10/2020). Mereka mendesak Bawaslu agar mengambil sikap terhadap ASN yang tidak netral.
Ketua DPD Forkabi Kota Depok, Ajazih Azis kelima ormas ini merasa Bawaslu yang harusnya bekerja di Pilkada Depok 2020 tidak mengambil sikap apa pun terhadap ASN, khususnya lurah yang diduga kuat tidak netral. Padahal semua sudah tampak jelas dan bukti-bukti foto pun ada.
"Kami datang ke Bawaslu karena mereka baru akan menyelidiki kalau ada laporan. Nah sekarang sudah ada laporan. Kami sudah datang melapor. Jadi tidak ada alasan buat Bawaslu. Selama ini Bawaslu terkesan diam saja," kata Azis yang merasa geram dengan sikap Bawaslu.
Seperti diketahui sebelumnya sempat terjadi konflik antara RW 02 beserta jajaran RT-nya dengan lurah di Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos. Diduga konflik terkait aspirasi politik yang berbeda di pilkada Depok 2020. Akhirnya, konflik bisa selesai setelah dijembatani oleh anggota DPRD Komisi A, H Hamzah dan Nurhasyim.
"Meski sudah ada penyelesaian diantara mereka, tapi tetap panwas harus bekerja menyelidiki. Jangan diam saja. Ini bisa jadi ada kemungkinan pelanggaran," kata Azis.
Selain konflik di RW02 Kelurahan Jatijajar, sempat pula beredar foto ASN tengah berfoto bersama menunjukkan dukungan dengan simbol jari tangan yang mengarah ke paslon tertentu. "Ini semua sudah gamblang. Jadi kalau Bawaslu diam saja, mereka ASN tidak ada takutnya lagi. Bisa preseden buruk," ujar Azis.
Selain Azis, seluruh unsur ketua yang tergabung dalam lima ormas bersatu juga hadir di Kantor Bawaslu. Sebelumnya mereka juga terlebih dulu mendatangi kantor KPU Depok. Kelima ormas juga mendesak KPUD agar bekerja maksimal. Jangan sampai masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih yang datang ke TPS hanya di bawah 50%.
"KPU juga harus bekerja maksimal mendorong masyarakat agar datang ke TPS. Buat suasana yang kondusif yang membuat masyarakat tidak takut datang ke TPS. Kan tugas KPU mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada Depok ini," kata Azis.
Menurut Azis, KPU harus giat mensosialisasikan Pilkada aman dari covid-19. Dengan demikian partisipasi masyarakat yang datang ke TPS tinggi. Pilkada Depok 2020 diikuti dua pasang kandidat walikota dan wakil walikota. Untuk nomor urut 1 paslonnya Pradi Supriatna- Afifah Alia sementara rivalnya nomor urut 2 M Idris - Imam Budi Hartono.
Editor: Tokohkita
