Rokhmin Dahuri: Gunakan Kekuasaan untuk Kebajikan Bangsa

Mengusung tema “Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan”, Rakorbidnas membahas tujuan memastikan Indonesia mengembangkan potensi maritim demi kesejahteraan masyarakat dan negara.

TOKOHKITA. DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan menggelar Rapat Koordinasi Nasional secara virtual dihadiri para kepala daerah kader PDIP, Rabu (7/10/2020). 

Mengusung tema “Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan”, Rakorbidnas membahas tujuan memastikan Indonesia mengembangkan potensi maritim demi kesejahteraan masyarakat dan negara.

Dalam acara itu hadir Ketua DPP Bidang Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri. Turut hadir sebagai narasumber adalah Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Pati Haryanto, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, dan Bupati Bau Bau AS Tamrin.

Dalam pengantarnya, Rokhmin mengatakan, Megawati Soekanoputri mengajarkan politik adalah berjuang merebut kekuasaan, dan menggunakan kekuasaan itu untuk kebajikan bangsa mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. 

"Merebut kekuasaan entah itu kader kita jadi presiden, gubernur, wali kota, DPRD itu baru 50%, 50% sisanya setelah kita menggenggam kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif, kita menggunakan kekuasaan itu untuk mewujudkan kepentingan kita, yaitu Indonesia maju adil makmur dan sejahtera," katanya. 

Menurut Rokhmin, atas dasar pemikiran itulah Rakorbidnas Kelautan dan Perikanan digelar, yang mana potensi kelautan Indonesia masih sangat besar dan sejauh ini belum bisa secara maksimal dimanfaatkan. Selama ini,  perhatian pemerintah dalam memaksimalkan potensi kelautan masih minim.

Padahal kawasan pesisir adalah pemukiman terpadat dengan 75% warga tinggal di area itu. Alhasil, tingkat kemiskinan juga tetap tinggi. "Kita pun harus jangan jago kandang. Banyak laut lepas kita yang belum terjamah. Saya pikir kader-kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah atau Ketua DPRD maupun pengusaha bisa mengusahakan kapal-kapal ikan modern yang bisa memanfaatkan laut di atas 12 mil," kata Rokhmin. 

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB itu memberkan lima alasan mengapa sektor kelautan harus dijadikan arus utama pembangunan nasional diantaranya pertama, karena sumberdaya kelautan yang dimiliki sangat berlimpah dan kaya maka Indonesia memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif yang sangat tinggi.

Kedua, industri yang berbasis sumberdaya kelautan memiliki keterkaitan (backward and forward lingkage) yang sangat kuat dengan industri dan aktifitas ekonomi lainnya. Ketiga, sumberdaya kelautan sebagian besar merupakan sumberdaya yang senantiasa dapat diperbaharui (renewable resources) sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif.

Keempat, dari aspek politik dengan kondisi geopolitik sebagaimana disebutkan maka stabilitas politik dalam negeri dan luar negeri dapat tercapai bila kita memiliki jaminan keamanan dan pertahanan dalam menjaga wilayah kedaulatan perairan kita.

Kelima, dari sisi sosial dan budaya sebenarnya menjadi pembangunan berbasis kelautan sebagai arus utama pembangunan bangsa merupakan penemuan kembali (reinventing) aspek kehidupan yang pernah secara dominan ada dalam budaya dan tradisi kita sebagai bangsa.

“Sejarah mencatat bahwa dalam beberapa abad lamanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban yang berada di wilayah Nusantara ini memiliki kekuatan ekonomi dan politiknya dengan berbasis pada sumberdaya kelautan,” terang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Rokhmin bilang, banyak hal yang harus dilaksanakan dalam memaksimalkan potensi bidang kelautan itu. Pertama, melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada nelayan. Para kepala daerah bisa memanfaatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Misalnya, penyuluhan perlu dilakukan agar para nelayan bisa mempraktikkan bagaimana cara agar mutu ikan tetap bagus dan dihargai tinggi. Langkah selanjutnya adalah perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh, ada berbagai pelabuhan perikanan yang rusak dan perlu diperbaiki. Hal ini bisa dibereskan oleh kepala daerah dan DPRD.  

Selain itu, juga mencari mata pencarian alternatif untuk nelayan, jika seandainya tak bisa melaut. Menurut Rokhmin, jika semua ini dilakukan, maka tahun 2024 semua bisa mendayagunakan sektor kelautan ini.  

"Tahun 2024 ini kita mendayagunakan sektor ini untuk kesejahteraan. Bukan hanya untuk kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, tetapi seluruh rakyat Indonesia dengan basis permukiman dan keluarga yang berkualitas," tandas Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu. 

Editor: Tokohkita