Potensi Sumber Daya Ikan di Pidie Baru Termanfaatkan 5,3%

TOKOHKITA. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024 menyampaikan makalah bertajuk "Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat  secara  Berkelanjutan Menuju Kabupaten Pidie yang Maju, Sejahtera, dan Mandiri' di di Pendopo, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie, Kamis (13/8/2020).  

Menurut Rokmin, kunci keberhasilan pembangunan wilayah terletak pada tiga hal. Pertama,  rencana atau blueprint pembangunan yang tepat dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan. Kedua,  adanya partisipasi dari setiap warga negara (sektor pembangunan) yang menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama atau ada a critical mass yang baik minimal 50%. "Ketiga, antarwarga negara [sektor pembangunan] bekerjasama secara sinergis as a teamwork," kata  Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB ini. FOTO: Istimewa.

Menurut Rokhmin, ketiga aspek ini penting diperhatikan dalam pembangunan di  Kabupaten Pidie karena masih dihadapkan pada sejumlah persoalan seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi (< 7>

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie tahun lalu sebesar 4,42%  dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02%. "Pada 2019, gini rasio Pidie sebesar 0,249, terendah ke-3 di Provinsi  Aceh," sebut Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN).

Rokhmin menjelaskan, untuk mengerek pertumbuhan ekonomi di Pidie bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi kelautan yang ada di wilayah ini yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga pemanfaatkan pariwisata bahari.  "Laut Pidie berada di WPP 571, dengan potensi sumber daya ikan 425.443 ton per tahun.  "Produksi perikanan tangkap laut Pidie mencapai 22.498 ton pada tahun 2019 atau hanya 5,3?ri potensi WPP 571," terangnya.

Di samping potensi yang belum digarap optimal, Kabupaten Pidie juga masih dihadapkan pada sejumlah masalah di sektor kelautan dan perikanan. Rokhmin memaparkan, tingkat (intensitas) pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan lahan perikanan budidaya masih sangat rendah. Sebab, sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan masih bersifat tradisional atau less technology and management content.

"Mayoritas nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan, dan pedagang perikanan masih miskin [pendapatan

Selain itu, akibat stigma kemiskinan bekerja di sektor kelautan dan perikanan (KP), maka generasi milenial atau tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur tinggi tidak tertarik bekerja di sektor KP.  "Sehingga, sektor KP kurang berdaya saing, efisien, mensejahterakan, dan berkelanjutan. Ibarat ‘lingkaran setan’Relatif rendahnya kualitas (knowledge, skills, dan etos kerja) SDM KP," sebutnya.

Tak cuma itu, pencemaran perairan sungai dan laut akibat limbah pabrik sagu, tahu, pertambangan, pertanian, dan domestik (RT). Keterbatasan anggaran KP dari APBD Kabupaten. Belum ada Blueprint Pembangunan KP yang tepat dan benar yang dilaksanakan secara berkesinambungan. "Iklim investasi dan kemudahan berbisnis (ease of doing business) belum kondusif dan atraktif. Kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, RTRW, IPTEKS, dan ketenagakerjaan) belum kondusif," tukas Rokhmin.

Editor: Tokohkita