Pembangunan Agro Maritim Masih Bersifat Ego Sektoral

Rokhmin menawarkan konsep (peta jalan) pembangunan agro-maritim yang dapat meningkatkan produksi produk dan jasa melebihi kebutuhan nasional (national/domestic demand). ”Sehingga, Indonesia mampu mengekspor untuk meraih devisa dan membuat neraca perdgangan serta transaksi berjalan positif.

TOKOHKITA. Pakar Kemaritiman yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan Indonesia memiliki peluang sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, termasuk dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi untuk kesejahteraan rakyat.

Peluang tersebut besar karenakan Indonesia memiliki potensi ekonomi agro-maritim (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan) yang belum optimal. “Rendahnya aplikasi inovasi teknologi dan manajemen hampir di semua mata rantai Sistem Rantai Pasok (Supply Chain System), produksi – pasca panen – pemasaran, ekonomi agro-maritim membuat sektor tersebut tidak tergarap optimal,” kata Rokhmin saat menjadi salah satu pemicara daam Rapat Koordinasi Nasioanl II Korps Alumni Mahasiawa Islam (KAHMI) di Hotel Grand Sinyiur Balikapapan, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019).

Dalam paparannya yang berjudul “Pembangunan Agro-Maritim Berbasis Industri 4.0 dan IMTAQ untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Secara Berkelanjutan Menuju Indonesia Raya (Emas) pada 2045”, Rokhmin mengkritisi kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, intermediasi perbankan, RTRW, infrastruktur, ekspor–impor, R & D, dan iklim investasi) yang belum kondusif bagi kinerja sektor-sektor ekonomi agro-maritim. ”Pendekatan pengelolaan pembangunan dan bisnis di sektor sektor agro-maritim pun masih bersifat ego sektoral dan ego disiplin ilmu,” ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.

Rokhmin menawarkan konsep (peta jalan) pembangunan agro-maritim yang dapat meningkatkan produksi produk dan jasa melebihi kebutuhan nasional (national/domestic demand). ”Sehingga, Indonesia mampu mengekspor untuk meraih devisa dan membuat neraca perdgangan serta transaksi berjalan positif,” tukas Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan ini.

Strateginya adalah merevitalisasi semua unit bisnis dan sektor ekonomi yang ada (existing) supaya lebih produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Kemudian, pengembangan sektor-sektor ekonomi dan unit-unit bisnis baru, seperti ekonomi maritim, ekonomi kreatif, pariwisata, industri bioteknologi, industri nanoteknologi, EBT, dan industri material baru berbasis teknologi era industri 4.0.

Dengan demikian, Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi. Menurut Rohkmin, kedaulatan pangan adalah kondisi manakala negara mampu memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan aman bagi setiap warga negara di seluruh wilayah NKRI, yang produksinya berasal dari dalam negeri. Sedangkan, ketahanan pangan pengadaannya boleh berasal dari impor. "Tapi untuk komoditas pangan yang saat ini total produksinya lebih besar dari kebutuhan nasional maka no import," tegasnya.

Sedangkan untuk komoditas pangan yang saat ini total produksinya lebih kecil dari kebutuhan nasional, tetapi ke depan produksinya dapat ditingkatkan (dengan intensifikasi teknologi atau ekstensifikasi) melebihi national demand maka untuk sementara atau satu sampai dua tahun boleh impor, tetapi jangan merugikan produsen nasional. "Dan, selama satu sampai dua tahun itu kita bekerja cerdas, total, dan ikhlas untuk tingkatkan produksi melalui inovasi teknologi atau ekstensifikasi," imbuhnya.

Sementara dalam Rakornas KAHMI, sejumlah tokoh juga hadir antara lain lain Bambang Brojonegoro (Menteri PPN/Kepala Bappnas), Amran Sulaeman (Menteri Pertanian), Hamdan Zoelva (Mantan Ketua MK), Ridwan Hisyam (DPR RI) dan lain-lain. Mentan Amran Sulaiman dalam kesempatan tersebut menyebutkan strategi mewujudkan kemandirian pangan untuk Ibu Kota baru negara di Kalimantan Timur (Kaltim) tanpa harus disuplai dari negara lain alias impor adalah dengan pengembangan kawasan komoditas sebagai penyangga pangan melalui sistem klaster budidaya untuk masing-masing 10 kabupaten di Kaltim.

“Kata kuncinya kami membangun Kota baru yang mandiri pangan. Mimpi besar kami adalah menyiapkan pangan untuk penduduk di Ibu Kota baru, kita siapkan lebih awal. Nantinya di tahun 2024, kebutuhan pangan langsung dipenuhi sendiri dari masyarakat Kaltim, karena umur komoditas hortikultura 2 sampai 3 tahun sudah berbuah,” paparnya.

Amran optimistis ini terwujud karena Kaltim memiliki potensi yang sangat luar biasa, yakni lahan pertanian yang masih original dan luas dimana ada 10 kabupaten di Provinsi Kaltim yang dijadikan sebagai kawasan penyangga pangan sehingga ke depan Ibu Kota baru dipastikan mandiri pangan.

Kabupaten Berau dibangun menjadi sentra produksi jagung dan bawang merah, Kabupaten Bulungan dan Nunukan sebagai sentra padi, cabai dan bawang merah dan Malinau sebagai sentra produksi padi dan jagung. Selanjutnya, Kabupaten Tana Bumbu menjadi sentra produksi padi dan cabai, Tanah Laut sebagai sentra padi, jagung, cabai dan bawang merah, Kapuas Hulu sebagai sentra padi, cabai dan bawang merah, Ketapang sebagai sentra cabai, Kutai Barat sentra padi dan jagung dan Kabupaten Paser sentra padi, cabai dan bawang merah.

Amran menambahkan membangun klaster ini sejalan dengan gagasan besar Presiden Jokowi. Masing-masing kabupaten akan dibangun klaster -klaster komoditi pertanian yang dikoperasikan. Kemudian koperasi nantinya dikoorporasikan sehingga klaster tersebut menjadi kuat yang pengelolaannya dengan sistem teknologi yang tinggi, biaya murah, profitable dan pengolahannya tentu dari hulu ke hilir. “Oleh karena itu, membangun Ibu Kota baru tanpa impor pangan sebab pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Timur sendiri,” terang Amran.

Editor: Tokohkita