Indonesia Punya Potensi Sebagai Pengekspor Pangan Utama Dunia

Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world.

TOKOHKITA.Pakar Ekonomi Maritim, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. menjadi salah satu pembicara Seminar Nasional I dengan tema ”Konstruksi Kebijakan Pemulihan Ekonomi di Tengah Era Digital Pasca Pandemi” pada Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-XI di Palu Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (25/11), 

Adapun narasumber antara lain Menteri BUMN RI, Erick Tohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum KADIN, M Arsjad Rasjid, Direktur Kelembagaan Mind Id (Inalum), Dony Amrul Ichdan. Dalam paparannya, Rokhmin menyampaikan jika pertumbuhan kelautan dan perikanan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Makanya, profil ideal dari kelautan dan perikanan adalah mempunyai ciri pertumbuhan ekonomi produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui implementasi ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi spiritual (Pancasila).

Adapun pertimbangannya, karena Indonesia memiliki potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat. Namun, karena belum ada Peta Jalan Pembangunan Bangsa (Nasional) yang komprehensif dan benar, serta dilaksanakan secara berkesinambungan, kualitas SDM relatif rendah, dan defisit kepemimpinan (nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan desa).

“Saya hakul yakin kontribusi sektor kita dalam menggapai Indonesia Emas bisa kita capai, sebagaimana visi Pak Jokowi yang pendapatan per kapitanya US$ 23.000, kemudian ekonominya saat itu terbesar ke-4 di dunia bisa kita capai, dan sektor kita akan menjadi kontributor utama,” kata Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Atas dasar itu, hal lain yang juga penting untuk diperhatikan bersama adalah pada kebijakan dan program pembangunan kelautan yang harus dilakukan antara lain: Pertama, penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI.Kedua, penyelesaian batas wilayah laut berdasarkan pada UNCLOS 1982 dengan 10 negara tetangga. Ketiga, penguatan & pengembangan sarpras hankam laut. Ketiga, peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat.

Kemudian, penguatan dan pengembangan diplomasi maritime; revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, dan sustainability) seluruh sektor dan usaha (bisnis) ekonomi kelautan yang ada sekarang (existing). "Pengembangan sektor-sektor ekonomi maritim baru juga harus dilakukan seperti industri bioteknologi kelautan, shale and hydrate gas, fiber optics, dan deep sea water industry," jelas Rokhmin.

Di sisi lain, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di wilayah pesisir sepanjang ALKI, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan, dengan model Kawasan Industri Maritim Terpadu berskala besar (big-push development model) juga mendesak untuk dijalankan.

Selabjutnya, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim yakni memalui tol laut dan konektivitas digital melalui Revitalisasi dan pengembangan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, dari ujung barat sampai ujung timur NKRI: (Sabang) – Kuala Tanjung – Batam – Tj. Priok – Tj. Perak – Makassar – Bitung – (Morotai) – Sorong – (Kupang). "Kemudian revitalisasi dan pembangunan pelabuhan baru sebagai tambat labuh kapal, basis logistik, dan kawasan industri, serta pembangunan transportasi multimoda dari pelabuhan ke wilayah darat, termasuk Konektivitas digital," katanya.

Rokhmin juga menyeroti pentingnya penciptaan iklim investasi dan ease of doing business yang kondusif dan atraktif dan peningkatan budaya maritim bangsa; serta kebijakan politik-ekonomi yang kondusif. "Policy banking atau bank maritim untuk sektor-sektor ekonomi kelautan," imbuhnya.

Menurut Rokhmin, semua kebijakan tersebut harus didukung oleh karakter kepemimpinan negara kepulauan harus memiliki kelebihan, passion dan untuk mengurusi kepentingan rakyat. "Juga memiliki konsep untuk mengatasi permasalahan bangsa; lalu menjadikan Indonesia maju, adil-makmur, dan berdaulat serta mampu melaksanakannya," sebut Penasehat Menteri KKP ini.

Di bagian lain, Rokhmin memaparkan potensi pembangunan kelautan Indonesia yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas), yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia. “Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional 2020,” ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Selanjutnya, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 30% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya mencapai 30%.

"Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world atau pengekspor pangan utama," ungkapnya.

Editor: Tokohkita