Strategi Repositioning BRSDM KP dalam Membangun Sektor Kelautan dan Perikanan

Seluruh satuan pendidikan BPSDMAK-KKP harus menghasilkan lulusan yang top quality atau unggul. Atas dasar analisis perkembangan kebutuhan riil SDM KP, maka diusulkan penambahan berbagai jenis satuan pendidikan kelautan dan perikanan.

TOKOHKITA.  Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) perlu melakukan repositioning dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing, mensejahterakan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Demikian disampaikan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2020-2024, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri  saat menjadi narasumber Talkshow Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM Tahun 2022 dengan tema SDM Unggul, Ekonomi Biru Tangguh, Masyarakat Sejahtera di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Selasa (2/8). Rakernis dalam rangka perumusan dukungan seluruh satuan kerja lingkup BRSDM terhadap tiga program terobosan KKP tahun 202-2024.

Dalam makalahnya berjudul “Repositioning BRSDM Menjadi BPSDMAK untuk Membangun Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaya Saing, Mensejahterakan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045,? Guru Besar IPB University tersebut menjabarkan sejumlah persoalan bangsa Indonesia dan peluang Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur dan berdaulat, yakni dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam dari sektor kelautan dan perikanan.

"Seluruh satuan pendidikan BPSDMAK-KKP harus menghasilkan lulusan yang top quality atau unggul. Atas dasar analisis perkembangan kebutuhan riil SDM KP, maka diusulkan penambahan berbagai jenis satuan pendidikan kelautan dan perikanan,” tuturnya.

Menurut Rokhmin, supaya mampu menghasilkan SDM lulusan yang unggul maka dosen, mahasiswa, dan tenaga non-kademik juga harus unggul. Kedua, kurikulum dan metoda pengajaran/pendidikan harus berkelas dunia (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka). Ketiga, infrastruktur dan sarana (teaching factory, laboratorium, dll) berkelas dunia. Keempat, tata kelola pendidikan yang terbaik (the best education governance). Kelima, mengembangkan kerja sama Penta Helix, dan peningkatan kapasitas ASN KKP.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) menjabarkan, profil lulusan Satuan Pendidikan KKP yang unggul, antara lain: Pertama, Kompeten dan menguasai IPTEK sesuai bidang ilmu (Prodi) semasa kuliah (Hard Skills); Kedua, Lebih terampil (skillful) dan siap kerja ketimbang lulusan PT umum; Ketiga, Menguasai teknologi digital dan informasi (komputer, HP, dan platform lain) (Hard Skills);

Keempat, Menguasai sedikitnya satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dan lainnya) (Soft Skills); Kelima,Memiliki Soft Skills (Emotional, Social, and Spiritual Quotient) yang unggul: motivasi tak pernah kering; kreatif; inovatif; kerja terbaik; teamwork (kerjasama); networking (silaturrahim); positive thinking and attitude, dan, akhlak mulia; dan keenam, IMTAQ kokoh menurut agama masing-masing, dan menghormati pemeluk agama lain.

Terkait peran di bidang Pelatihan dan Penyuluhan (LATLUH), Rokhmin menerangkan, sasarannya adalah para pelaku usaha dan stakeholders Kelautan dan Perikanan, terutama yang UMKM: nelayan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, petambak garam, pemasar (trader) perikanan, dll;

Materi dan teknik LATLUH harus berdasarkan pada “Need Assessment” (penilaian kebutuhan) dari setiap jenis kelompok pelaku usaha dan stakeholders; Teknik LATLUH: banyaknya peserta, distribusi lokasi, lama, dempond, contoh pengoperasian alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan, tenaga LATLUH, dll; Perlu Database (Big Data) tentang profil para pelaku usaha dan stakeholders; Atas dasar Big Data itu, susun Rencana Pengembangan LATLUH.

Selanjutnya, jelas Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu, dengan menggunakan teknologi dan manajemen mutakhir, diharapkan dapat dikembangan unit-unit bisnis KP yang produktif, profitable, berdaya saing, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable). Lokasi bisnis: ex-unit Riset BRSDM – KKP yang selama ini “Cost Centers” menjadi “Profit Centers”. Investasi dan Modal Kerja: LUMKP, Bank Himbara, Bank Swasta, dan lembaga keuangan lainnya.

Di negara-negara industri maju dan makmur, proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan (development planning and decision-making processes) atau penyusunan kebijakan pembangunan berdasarkan pada ilmu pengetahuan (science-based development policies). “Mestinya semua rencana, kebijakan, program, dan regulasi pembangunan sektor KP haruslah berbasis ilmu pengetahuan (sciences),” ujarnya.

Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu menyebutkan, setidaknya peran sentral dan strategis dari BPSDMAK (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Analisis Kebijakan) dalam menyediakan (feeding) informasi ilmiah, metoda ilmiah, dan policy briefs kepada MKP, Ditjen. PT, Ditjen. PB, Ditjen. PDSKP, Ditjen. PRL, Ditjen. PSDKP, dan BKIPM.

Untuk menjawab tantangan diatas, Prof Rokhmin lalu menjelaskan sejumlah langkah yang perlu dilakukan, antara lain: Bekerjasama dengan BRIN, BPSDMAK mengidentifikasi dan memetakan hasil-hasil penelitian yang sudah mencapai tahap prototipe atau Invensi (technological readiness) dari BRIN dan lembaga lainnya, untuk kemudian menghilirisasikannya menjadi Inovasi;

Pada umumnya, hasil-hasil penelitian yang sudah mencapai tahap INVENSI, apalagi sudah menghasilkan INOVASI,bisa diterbitkan di Jurnal Ilmiah Internasional Q-1; Status Pembangunan Beberapa Negara ASIA berdasarkan GNI (Gross National Income) per kapita (dolar AS) pada 2021; Pada Juli 2021, Indonesia turun kelas kembali menjadi negara menengah bawah.

Editor: Tokohkita