Waras Wasisto: Kalau Mau Berubah, Ayo Semua Bergerak Demi Depok
Foto: Istimewa
Sebagai penyangga ibukota, Depok juga harus berkembang lebih cepat, bukan sebaliknya mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya.
TOKOHKITA. Sebagai miniatur Indonesia, Kota Depok harus mencerminkan kemajuan dan kemajemukan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagai penyangga ibukota, Depok juga harus berkembang lebih cepat, bukan sebaliknya mengalami ketertinggalan dari daerah lainnya.
Demikian diutarakan, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Waras Wasisto pada kegiatan konsolidasi pemenangan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna-Afifah Alia di Bojongsari Depok, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2020).
Menurut dia, dengan Koalisi Depok Bangkit yang mengusung Pradi-Afifah, merupakan momentum yang sangat bagus untuk melahirkan perubahan kepemimpinan di Depok. "Inilah saatnya Depok berubah setelah 15 tahun tidak ada pembangunan yang berarti. Bahkan, saya tinggal di Bekasi saja bangga melihat Depok ingin berubah. Masa warga Depok sendiri ‘begini-gini saja’. Kalau mau berubah, ayo semua bergerak demi Depok yang nasionalis untuk semua suku, ras, dan golongan,” tutur Waras.
Dia juga mengajak warga Depok, saatnya merapatkan barisan dan jangan ragu untuk memilih paslon nomor urut 1 Pradi-Afifah pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Sementara dengan programnya Pradi-Afifah, semua itu justru untuk kepentingan rakyat. Sebab, berobat gratis dengan KTP, di daerah lain sudah terlaksana dan berjalan. “Artinya, program ini tidak menabrak undang-undang. Berobat gratis berbeda dengan BPJS yang diberlakukan pemerintah. Bagi daerah yang mampu dan APBD-nya cukup tidak masalah dengan program ini,” imbuh Waras.
Waras melihat, yang terpenting adalah bagaimana Depok meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari pemerintah pusat ke depannya. Sehingga, pembangunan di Depok bisa cepat agar mampu mengejar ketinggalan dari Tengerang Selatan, Bekasi, dan Bogor. “Jadi semua kandidat boleh membuat visi dan misi, itu diatur undang-undang. Ketika Pradi-Afifah terpilih, maka nanti diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jadi, sah-sah saja, yang penting bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Waras mengaku heran jika ada pihak yang mempertanyakan program pasangan Pradi-Afifah, yang boleh jadi karena mereka lantaran gagal paham. “Ini tidak bertentangan dengan BPJS Kesehatan. Kalau ditentang pihak tertentu, berarti orang tersebut belum paham,” tandasnya.
Editor: Tokohkita
