Hasbullah Rahmad: Jangan Menyalahartikan Berobat Gratis Cukup KTP

Meski sejumlah daerah telah menjalankan skema KTP untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah, misalnya Kota Tangerang Selatan, nyatanya program yang diusung Pradi-Afifah ini kerap mendapat kritik terutama dari rivalnya dalam Pilkada Depok 2020.

TOKOHKITA. Salah satu progran unggulan dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Pradi Supriatna-Afifah Alia adalah akses mendapat layanan berobat gratis bagi warga yang tidak mampu hanya dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP).

Adapun, semangat dari program ini adalah menyederhanakan pelayanan kesehatan yang kerap dikeluhkan banyak warga tidak mampu ketika berobat di fasilitas kesehatan. Meski sejumlah daerah telah menjalankan skema KTP untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan milik pemerintah, misalnya Kota Tangerang Selatan, nyatanya program yang diusung Pradi-Afifah ini kerap mendapat kritik terutama dari rival dan para pendukungnya dalam Pilkada Depok 2020. 

Mana mungkin bisa, sedangkan pemerintah pusat punya kebijakan untuk kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk karena amanat konstitusi. Kira-kira begitulah argumennya. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad pun angkat bicara terkait munculnya program KTP untuk berobat gratis ini.

"Jadi, jangan menyalahartikan, ya. Begini, kalau untuk berobat gratis ada yang namanya BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat. Tapi jangan lupa, BPJS Kesehatan ini harus bayar iuran premi untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 oleh yang bersangkutan (peserta) kecuali yang ditanggung oleh pemerintah (PBI)," kata Hasbullah seusai menghadiri deklarasi dukungan kepada pasangan calon Pradi-Afifah di wilayah Grogol, Limo, Kota Depok, Sabtu (3/10/2020) malam. 

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, warga bisa berobat gratis cukup dengan KTP dengan konsekuensi jika Pradi-Afifah menang dalam pilkada nanti yakni harus menanggung atau mengkaver beban iuran tersebut. "Bisa saja nanti Pemkot Depok membuat MoU dengan BPJS Kesehatan, sehingga warga yang ber KTP Depok bisa berobat gratis dengan layanan BPJS Kesehatan karena preminya sudah dibayar oleh Pemkot Depok," jelas Hasbullah.

Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu tahun 2019/2020 hampir Rp 40 miliar untuk akses kesehatan. "Dulu, ketika saya masih di dewan (DPRD Depok), ada yang namanya Jamskeda. Modalnya KTP doang, rumahsakit tinggal nagih ke pemerintah kota. Tapi sekarang sudah dikaver oleh BPJS Kesehatan. Pertanyaan saya, jika Pemkot Depok dalam hal ini Pradi-Afifah yang terpilih, maka sah saja membantu  atau mengkaver biaya premi warga yang ber-KTP Depok, sehingga ke depannya bisa berobat gratis," tandas  Hasbullah.

Di sisi lain, Hasbullah Rahmad mengajak warga Depok untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan covid-19 dengan menjalankan pola hidup sehat. Ajakan itu mengingat kasus covid-19 di Kota Depok terbilang tinggi. Ya, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok, Sabtu (3/10) jumlah kasus konfirmasi Covid-19 melonjak drastis dalam sebulan terakhir yakni mencapai 4.704 kasus. “Untuk warga Depok jangan pernah anggap sepele dengan Covid-19, terus tingkatkan kewaspadaan,” katanya. 

Atas dasar itu, Hasbullah mengatakan, kepada warga Depok agar membatasi aktivitasnya di luar rumah. Namun, bilamana diperlukan, selalu terapkan standar protokol kesehatan (prokes) Covid-19. “Tolong kalau pun ingin beraktivitas (di luar rumah), terapkan standar prokes, rajin mencuci tangan, pakai masker, serta menjaga jarak fisik atau physical distancing,” pungkasnya.

Editor: Tokohkita