Ini Lima Prinsip Bisnis Akuakultur Berkelanjutan

supaya pembangunan dan bisnis akuakultur bisa berkelanjutan, yakni akuakultur yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; maka secara teknis pengembangan usaha akuakultur harus tidak melebihi daya dukung lingkungan mikro dan daya kawasan.

TOKOHKITA. Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan rekomendasi strategi pengembangan budidaya perairan atau akuakultur saat menjadi keynote speaker pada acara konferensi internasional “Ecological intensification: A new paragon for sustainable aquaculture” Ecoaquaconference 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di di  Botani Square Building, Bogor, 28-29 Oktober 2019.

Menurut Guru besar IPB tersebut, dalam hal keberlanjutan usaha akuakultur, Indonesia sering mengalami penurunan produktivitas atau kegagalan panen akibat memburuknya kualitas air (pencemaran), serangan wabah penyakit, dan penyebab lainnya.  “Tantangan usaha akuakultur lainnya di Indonesia adalah semakin mahalnya harga pakan, benih, dan sarana produksi lainnya; dan harga jual komoditas budidaya yang sangat fluktuatif. Akibatnya, keuntungan atau pendapatan para pembudidaya pun tidak stabil,” ujarnya, Senin (28/10/2019).

Untuk itu, Prof Rokhmin menegaskan bahwa supaya pembangunan dan bisnis akuakultur bisa berkelanjutan, yakni akuakultur yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan; maka secara teknis pengembangan usaha akuakultur harus tidak melebihi daya dukung lingkungan mikro (seperti tambak, kolam, keramba jaring apung, dan akuarium) maupun daya dukung lingkungan kawasan. 

“Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan adalah kapasitas suatu lingkungan mikro atau kawasan untuk menampung kuantitas (jumlah atau berat) maksimum spesies yang dibudidayakan, dengan dampak lingkungan di bawah ambang batas toleransi; sehingga spesies budidaya tersebut bisa berkembang biak, tumbuh, dan dipanen dengan hasil (produktivitas) maksimal,” ungkapnya.

Persyaratan teknis lain agar usaha akuakultur dapat berkelanjutan lanjut mantan Menteri kelautan dan perikanan itu adalah menerapkan Good Aquaculture Practices atau Praktik Budidaya Yang Baik dan Benar melalui teknologi terkini. Penerapan ini meliputi; penggunaan bibit dan benih unggul; pemberian pakan berkualitas secara tepat dan benar; pengendalian hama dan penyakit secara biologis, kimiawi maupun mekanis (fisik); manajemen kualitas air dan tanah; tata letak (lay out) kolam atau wadah media lain dan pond engineering secara tepat dan benar; dan biosecurity.

“Pastikan bahwa lingkungan kawasan budidaya bebas dari pencemaran yang berasal dari beragam kegiatan  manusia dan sektor pembangunan lainnya.  Harus juga dikembangkan dan diterapkan instrumen mitigasi dan adaptasi terhadap tsunami, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya,” tandasnya.

Menurut Rokhmin, secara manajemen bisnis, ekonomi, dan sosial-budaya; akuakultur berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan menerapkan lima prinsip. Pertama adalah memastikan bahwa setiap unit usaha (bisnis) akuakultur harus memenuhi skala ekonominya. 

“Yakni besarnya unit usaha yang keuntungan bersihnya cukup untuk memberikan pendapatan yang mensejahterakan pengusaha dan seluruh karyawan usaha akuakultur termaksud secara berkeadilan,” ujarnya.  

Kedua adalah mengaplikasikan sistem manajemen rantai pasok terpadu, dari mulai sub-sistem pasca produksi, produksi, industri pasca panen (processing and packaging) sampai pemasaran. “Dalam sub-sistem pasca produksi, pemerintah melalaui BUMN/BUMD atau mendorong sektor swasta untuk memproduksi sarana produksi akuakultur yang kompetitif dalam jumlah mencukupi di setiap kawasan akukultur di seluruh wilayah NKRI.  Demikian juga halnya untuk sub-sistem industri pasca panen dan pemasaran,” katanya.  

Ketiga, mulai dari pemilihan lokasi usaha, desain dan konstruki akuakultur sampai operasional usaha akuakutur harus dilaksanakan secara ramah lingkungan.  “Contohnya, lokasi usaha akuakultur mesti di luar kawasan lindung dan sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sesuai peraturan-perundangan yang berlaku,” tandasnya.

Keempat, pemerintah harus meningkatkan kapasitas seluruh pengusaha akuakultur berskala UMKM dan memberikan akses seluas-luasnya kepada mereka untuk memperoleh modal, teknologi, pasar, informasi, dan aset ekonomi lainnya.  “Dengan demikian, semua pengusaha akuakultur UMKM akan mampu menerapkan Good Aquaculture Practices dan prinsip-prinsip manajemen tersebut di atas,” tegasnya.

Kelima yang tak kalah penting dalam prinsip pengembangan sektor akuakultur menurut dosen kehormatan Mokpo National University itu adalah semua teknologi yang digunakan dalam budidaya harus ramah lingkungan. “Hemat sumber daya, nol limbah, rendah karbon, dan tidak ada merusak lingkungan,” pungkasnya

Editor: Tokohkita