Ini Pemikiran Rokhmin Dahuri untuk Pengembangan Wilayah Pesisir Bengkulu
Provinsi Bengkulu memiliki wilayah pesisir yang terhentang dari Kabupaten Kaur hingga Kabupaten Mukomuko dengan panjang kurang lebih 500 Km, merupakan sebuah potensi yang harus dioptimalkan. Karena itu, Rokhmin Dahuri menjelaskan sejumlah pemikirannya untuk mengoptimalkan pembangunan di wilayah tersebut.
TOKOHKITA. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan sejumlah masukan untuk pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Salah satu provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan laut cukup berpotensi yakni Bengkulu.
Seperti diketahui, Provinsi Bengkulu memiliki wilayah pesisir yang terhentang dari Kabupaten Kaur hingga Kabupaten Mukomuko dengan panjang kurang lebih 500 kilometer, merupakan sebuah potensi yang harus dioptimalkan. Karena itu, Rokhmin menjelaskan sejumlah pemikirannya untuk mengoptimalkan pembangunan di wilayah tersebut.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di wilayah pesisir dan laut di Bengkulu yakni, pengembangan sektor perikanan, sektor pariwisata bahari serta konsep pengembangan daerah tepian.
"Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional dan peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern, merupakan tiga poin penting untuk pengembangan sektor perikanan," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Rokhmin dalam sambutannya di seminar “Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Berbasis Inovasi Untuk Peningkatan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Secara Berkelanjutan Menuju Provinsi Bengkulu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri", di Gedung Serbaguna, Pemprov Bengkulu, Rabu (16/10/2019).
Selain ketiga poin tadi, Rokhmin Dahuri juga menambahkan masukan lain dalam hal pembangunan sektor perikanan khususnya di Bengkulu.
"Peningkatan utilisasi perusahaan pengolahan ikan menjadi 90?ri kondisi saat ini 50%-60%, pengembangan produk-produk olahan perikanan baru (product development), penyempurnaan packaging dan distribusi produk, penjaminan kontinuitas suplai bahan baku pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen serta standardisasi dan sertifikasi," terang Ketua DPP PDPI Bidang Kemaritiman ini.
Sementara terkait pengembangan pariwisata bahari, Rokhmin membaginya ke dalam lima poin penting yakni, Revitalisasi, Pengembangan produk, pembangunan baru infrastruktur, promosi dan kapasitas kerja ASN. "Revitalisasi semua objek dan destinasi wisata yang ada saat ini. Supaya daya tarik, daya saing, dan sustainabilitynya meningkat. Kembangkan produk, obyek, dan destinasi wisata baru (product development) yang lebih menarik, berdaya saing, efisien, dan sustainable. Contohnya tenda Masjid Nabawi, Madinah di pantai Kota Pariaman," urai Rokhmin.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB ini juga menjelaskan pentingnya pembangunan baru infrastruktur, fasilitas, dan amenitas pariwisata, promosi dan pemasaran serta capacity building ASN dan masyarakat untuk lebih ramah terhadap wisatawan, pengunjung, dan tamu. Sedangkan untuk konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini menyebutnya sebagai “waterfront”.
"Ini adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah pelabuhan waterfront city development juga dapat diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi
berorientasi ke arah perairan. Kota Pesisir atau water front city merupakan suatu kawasan yang terletak berbatasan dengan air dan menghadap ke laut, sungai, danau dan sejenisnya," jelas Rokhmin masih dalam paparannya.
Pada prinsipnya, pengembangan kota tepi laut harus diperhatikan. "Karena ini akan berdampak pada citra daerah, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai kemanusiaan, identitas dan nilai-nilai budaya lokal, serta daya dukung lingkungan ekologisnya," tukas Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia ini.
Editor: Tokohkita
