Tokohkita News Media Monitoring 30 Juli 2019
Listrik Premium Dukung Pertumbuhan Ekspor. Defisit Minyak Mengkhawatirkan. Permintaan BBM Naik, AKRA Terpacu.
ENERGI DAN PERTAMBANGAN
RI Siap Tanggapi Bea Biodiesel oleh Eropa. Pemerintah memiliki waktu satu bulan untuk memberikan tanggapan atas proposal atau notifikasi bea masuk imbalan sementara (BMIS) produk biodiesel asal Indonesia yang dikeluarkan oleh Uni Eropa (UE). Saat ini pemerintah menunggu penyampaian dokumen awal pada 6 September 2019. (Kontan, 2)(Republika, 17)
Listrik Premium Dukung Pertumbuhan Ekspor. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada kuartal I 2019 sebesar 6,23%. Dalam tiga bulan pertama 2019, ekonomi DKI Jakarta tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,95% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta didukung oleh sektor informasi, komunikasi, jasa perusahaan dan keuangan. Adapun dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekspor. Ekspor menyumbang 43,09% (yoy) dalam pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. (Bisnis Indonesia, 24)
Kinerja Lifting Perlu Pembenahan Bersama. Melesetnya kinerja produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi dari target APBN 2019 menjadi pekerjaan rumah seluruh pemangku kepentingan sektor energi. Hingga Juni 2019, realisasi lifting minyak tercatat sebanyak 752.011 bopd atau 97?ri target APBN 2019. Untuk gas, realisasinya 5.913 mmscfd per Juni 2019 atau 84?ri target. (Bisnis Indonesia, 24)
Defisit Minyak Mengkhawatirkan. Saat ini defisit minyak sudah sangat mengkhawatirkan karena tingkat produksi minyak nasional tidak mampu mengimbangi konsumsi yang terus meningkat. Kenaikan konsumsi itu tidak dibarengi penurunan produksi minyak nasional secara konsisten. Jika tidak ada upaya untuk menggenjot produksi, Indonesia harus bergantung pada impor. Diperkirakan defisit minyak bisa mencapai US$ 80 miliar atau 3 persen dari pertumbuhan domestik bruto. (Koran Tempo, 24)
KORPORASI
Permintaan BBM Naik, AKRA Terpacu. PT AKR Corporindo Tbk. Optimistis kinerja keuangan membaik pada semester II/2019 ditopang kenaikan permintaan solar dan bahan bakar minyak serta meningkatnya minat investor terhadap kawasan industri. (Bisnis Indonesia, 15)
Pertamina Siap Kelola Blok Corridor pada 2026. PT Pertamina menyambut baik keputusan Pemerintah yang menyetujui kenaikan hak partisipasi atau participating interest (IP) dari 10% menjadi 30% kepada Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Hulu Energi Corridor. Pertamina juga memastikan telah siap menjadi operator Blok Corridor pada 2026, atau tiga tahun setelah kontrak berjalan di Blok Corridor. (Investor Daily, 9)
KARHUTLA
BMKG Sampit: Kebakaran Lahan Berpotensi Sangat Sulit Dikendalikan. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sudah masuk zona merah potensi kebakaran lahan dengan kategori sangat sulit dikendalikan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kata Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Haji Asan Sampit. Potensi kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Timur (Kotim) makin meningkat. Fakta di lapangan juga membuktikan kebakaran lahan makin marak dalam sebulan terakhir. (antaranews.com, https://bit.ly/2K2W2EZ)
Pemadaman Lereng Arjuna Terus Diupayakan. Hingga Senin (19/7/2019) sekitar 30 petugas masih berjibaku memadamkan kebakaran di Taman Hutan Raya R Soerjo di lereng Gunung Arjuna, Jawa Timur. Kebakaran di Blok Kebut, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, didominasi semak di ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lereng sekitar 40 derajat. (Kompas, 16)
Satgas Karhutla Tegur Perusahaan. Lima perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau dianggap abai dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah mereka. Lima perusahaan perkebunan dan kehutanan di Riau mendapat surat teguran dari Satgas Udara Siaga Darurat Karhutla Riau terkait dengan temuan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar area konsesi mereka. (Media Indonesia, 2)
NUSANTARA
Keberagaman Hayati Fondasi Kedaulatan Pangan. Keberagaman hayati menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan. dengan mengembalikan konsep pangan pada keberagaman ekosistem dan budaya lokal, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Demikian terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) di Jakarta, Senin (29/7/19). Diskusi ini juga berbarengan dengan peluncuran buku 25 tahun Kehati. (Kompas, 10) (antaranews.com, https://bit.ly/2LO54aZ)
Walhi: 45 Kilometer Persegi Lautan Terdampak Tumpahan Minyak Pertamina. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat hingga Kamis (18/7), tumpahan minyak PT Pertamina di wilayah utara Karawang mengakibatkan 45,37 kilometer persegi lautan terdampak. Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Nasional menyayangkan saat ini Pertamina dan pemerintah belum juga mengeluarkan data atau pun citra satelit terkait potensi sebaran minyak mentah itu. Padahal pemerintah memiliki teknologi untuk menghasilkan data itu dan hasilnya sangat dibutuhkan publik. (antaranews.com, https://bit.ly/2YErFgx)
Sampah di Kali Busa Menumpuk 2 Kilometer. Sampah sepanjang 2 kilometer menumpuk di aliran Kali Busa, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sejak lima bulan terakhir. Penumpukan berbagai jenis sampah itu semakin memperparah banjir di wilayah setempat. Dampak lainnya, warga juga mulai terjangkit deman berdarah. Menurut pantauan Republika, Senin (29/7) tampak aliran kali itu dipenuhi sampah berupa styrofoam dan plastik bekas bungkus makanan. (Republika, 23)
Pemerintah Tagih Alokasi Lahan Program TORA. KLHK akan menagih alokasi 20% lahan perkebunan untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Adapun 20% areal perkebunan yang akan ditagih seluas 428.358 ha yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua. (Bisnis Indonesia, 27)
BMKG Desak Pemerintah Atasi Kualitas Udara Jakarta. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendesak pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta berupaya lebih serius mengatasi pencemaran udara. BMKG menilai kualitas udara di Jakarta menurun, khususnya selama musim kemarau. (Kompas, 12)
Gubernur Sulut Tolak Kelapa Sawit, Aktivis Usulkan Cabut Izin Perusahaan. Gubernur Sulawesi Utara, menolak investasi sawit dan berjanji tidak akan pernah memberi atau menerbitkan izin sawit di Sulut. Bupati Bolaang Mangondow mengatakan tidak bisa berbuat banyak pada izin sawit yang diterbitkan kepala daerah sebelumnya. Pencabutan izin akan berisiko hukum dan ekonomi bagi pemerintah setempat. Aktivis lingkungan mengapresiasi pernyataan Gubernur Sulut yang menolak industri sawit. Mereka berharap pernyataaan ini ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat setempat, serta pencabutan izin-izin sawit di Sulut. (mongabay.co.id, https://bit.ly/2yl7jde)
Danau Toba Dibuat Berkelas. Kawasan Danau Toba terus dibenahi untuk menjadi destinasi wisata berkelas. Pemerintah menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun kawasan itu. Presiden Joko Widodo meminta percepatan pembangunan kawasan Danau Toba yang terintegrasi, mulai dari pariwisata, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga lingkungan hidup. (Kompas, 15)
Pesisir Utara Tegal Tergerus. Abrasi melanda kawasan pesisir utara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Akibatnya, sejumlah bangunan di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, rusak dan ditinggalkan penghuninya. Adapun di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, abrasi mengakibatkan beberapa pohon cemara laut ditanam di pinggir pantai roboh. (Kompas, 16)
Balai TNBBS Kampanye Hari Harimau Dunia. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BTNBBS) bekerjasama dengan Sumatran Tiger Project GEF-UNDP dan Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP) menyelenggarakan rangkaian kegiatan kampanye Global Tiger Day 2019 yang diadakan mulai 17 hingga 29 Juli 2019. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan satwa liar khususnya harimau sumatera bagi ekosistem sekitarnya. (antaranews.com, https://bit.ly/2MqvC1A)
Jerat yang Membuat Harimau Sumatera Sekarat. Jerat yang dipasang pemburu, menyebabkan sejumlah harimau Sumatera terluka. Bahkan berujung amputasi kaki. Kyai Batua adalah harimau jantan yang menjadi korban jerat pemburu di hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Peluang harimau yang kakinya diamputasi untuk hidup di habitat alaminya butuh penelitian mendalam. (mongabay.co.id, https://bit.ly/2YxGrW4)
PERUBAHAN IKLIM
‘More compete’ policy on climate change needed: LIPI. The government needs to establish climate change adaption laws to address environmental issues such as land subsidence and rising sea levels, the nation’s leading scientific body has said. Indonesian Institute of Sciences (LIPI) researcher Laely Nurhidayah said the prevailing law did not “comprehensively” address the climate issue and the government should consider the implications on social justice and human rights. LIPI’s research shows that land subsidence and rising sea levels are the two key problem facing communities on Java’s northern coast, particulary in Central Java’s Semarang municipality and Demak regency. (The Jakarta Post, 4)
WALHI: SATWA LANGKA HARIMAU SUMATERA HARUS DILINDUNGI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sumatera Utara, meminta Badan Konservasi SDA agar melindungi satwa langka harimau Sumatera atau panthera tigris sumatera dan jangan sampai diburu oleh masyarakat. Selain itu, banyak hutan di wilayah Sumatera Utara yang berubah fungsi dan khususnya di Kabupaten Mandailing Natal dijadikan kawasan perkebunan sawit oleh para pengusaha, hal itu jelas mengancam kehidupan harimau tersebut. (antaranews.com)
Editor: Tokohkita
