Rokhmin Dahuri

Politik Munafik Harus Dipecahkan Agar Indonesia Jadi Negara Maju

  1. Beranda /
  2. Kabar /
  3. Nasional /
  4. Jumat, 29 Maret 2019 - 01:08 WIB

Rokhmin Dahuri/Istimewa
Rokhmin Dahuri
Foto: Istimewa

Potensi sumberdaya alam yang sangat besar itu belum bisa menciptakan kemamuran bagi rakyat dan bisa menggerakan dari negara berkembang menjadi negara maju yang memiliki daya saing kuat di dunia.

TOKOHKITA. Kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, dari mulai pertambangan, perkebunan hingga kelautan. Sayangnya, potensi sumber daya alam yang sangat besar itu belum bisa menciptakan kemakmuran bagi rakyat dan bisa mendorong Indonesia keluar dari status negara berkembang menjadi negara maju yang memiliki daya saing kuat di dunia.

"Kalau melihat potensi, kita rajanya, ada di darat dan laut. Misalnya kelapa sawit, kita nomor satu di dunia, peringkat ketiga untuk produksi tembaga. Belum kekayaan laut dengan ikannya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa belum bisa menstranformasi Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS, dalam diskusi bertajuk 'Pengelolaan Sumber Daya Alam' pada Rapat Pimpinan Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Gabaran saja, kontribusi sektor maritim baru sebesar 30% terhadap terhadap produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga perempat wilayahnya berupa laut dengan kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang sangat besar, ekonomi kelautan merupakan keunggulan komparatif yang dapat ditransformasi menjadi keunggulan kompetitif dan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.

Menurut Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB ini, setidaknya ada dua variabel yang menjadi penyebab negara kita daya saingnya masih rendah, yakni sistem politik dan masalah ke teknis. Tapi yang paling dominan memengaruhi sulitnya Indonesia menjadi negara maju adalah sistem politik, karena bisa 70%-nya. Sisanya, 30% terkait urusan teknis. "Tapi yang teknis ini, sebenarnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak buruk-buruk amat, banyak yang pintar-pintar kok, dan mampu menguasai teknologi," sebut Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini.

Akibat sistem politik yang hiprokrit atau dalam bahasa kita munafik membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Ambil contoh untuk menjadi kepala daerah seperti bupati atau gubernur, harus punya modal puluhan miliar supaya bisa menang. Bahkan biaya untuk maju menjadi calon presiden bisa mencapai triliunan rupiah. Ongkos politik yang sangat besar untuk memilih pemimpin dengan sistem politik saat ini.

Sedang gaji formal seorang presiden hanya Rp150 jutaan, gaji menteri cuma Rp 20 juta. Bisa dibilang kalah jauh sama direksi BUMN perbankan yang mencapai Rp 500 juta. Padahal, bagi pejabat negara seperti kepala daerah juga kerap kebanjiran proposal dari para konstituennya. "Proposa bertebaran, kalau mau jujur, tidak ada yang enggak cawe-cawe. Kenapa Romi (Romahurmuziy) jadi begitu, karena tahu yang lain juga sama berbuat sama," terangnya.

Rokhmin menuturkan, karena sistem politik yang munafik menyebabkan lahirnya ekonomi rente. "Coba saja, lihat yang mendapat proyek di Pertamina atau PLN, hanya itu-itu saja. Berapa banyak potensi yang dikorupsi, dalam kasus suap PLTU Riau-1. Tapi kita terkesan diam-diam saja," tukasnya.

Tak pelak, ekonomi rente ini menjadikan ekonomi Indonesia tidak kompetitif, daya saing produk kita masih rendah. Sehingga wajar saja kalau sedikit-sedikit impor. Nah, mereka biarkan begitu karena memang mencari rente dari impor komoditas, BBM dan lainnya.

Celakanya, urusan pengembangan research and development yang sangat penting untuk mengerek daya saing malah terabaikan. Ini ibarat lingkaran setan yang harus diputus dan dipecahkan penyebabnya. Dan yang harus dipecahkan itu dari sistem politiknya dulu. "Saya pikir harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila, yakni sila yakni sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyarwatan perwakilan sebagai landasan demokrasi dalam memilih calon pemimpin. Bukan dengan demokrasi liberat dengan prinsip one person one vote karena tidak cocok dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini.

Rokhmin menyebutkan, kalau memimjam padangan Mahathir Mohamad atau Xi Jinping, demokrasi liberal hanya cocok atau tepat bagi negara yang telah maju bukan negara berkembang seperti Indonesia. "Kalau negaranya sudah makmur, rakyatnya sejahtera, penganggurannya tidak banyak, maka demokrasi liberal bisa diterapkan." Ia menduga, ada skenario global yang sengaja memaksakan demokrasi liberal ditancapkan di Indonesia supaya tidak maju, terus ketergantungan, tidak ada stabilitas politik sehingga investasi seret. Tak ayal, negara kita akan mudah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu.

Oleh sebab itu, sistem demokrasi dalam memilih pemimpin seyogianya kembali pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, untuk memilih kepala daerah lewat sistem perwakilan yakni oleh legislator. Cara ini jauh lebih murah ongkos politiknya ketibang lewat pemilihan langsung atau pilkada. "Tapi kalau saya bicara demikian, itu dianggap antidemokrasi, ingin mengembalikan ke masa Orde Baru.Padahal bukan itu. Dulu, banyak anggota legislatif yang korupsi, maka dibuatlah sistem pemilihan langsung bukan perwakilan. Sekarang kondisinya sudah jauh berbeda, tidak ada celah orang seperti Soeharto dapat berkuasa lama. Semua sudah terbuka, banyak media yang menyorot, dan pengawasan dengan teknologi juga sudah baik, ada CCTV," papar Rokhmin.

Yang terang, sistem politik yang cocok dengan situasi saat ini adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 45, bukan demokrasi liberal. Pancasila itu dirumuskan oleh para Founding Fathers negara ini yang cerdas dan soleh untuk menciptakan tatanan politik dan pemerintahan yang mendorong pada tujuan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi, yang sudah baik tetap dijalankan, yang tidak baiknya diperbaiki sama-sama. Kalau dari hulu sistem politiknya sudah benar, tidak munafik dan konsekuen sesuai amanat Pancasila dan UUD 45, maka Insya Allah, kami-kami yang terpelajar, para petani dan nelayan yang baik-baik bisa menciptakan pertumbuhan ekonmi secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan," pungkas Rokhmin.

Krisis energi
Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri ESDM Sudirman Said menilai butuh “big push” atau dorongan besar untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam di negeri ini. Tanpa dorongan itu, Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam krisis energi dan pangan di masa mendatang.

Sudirman bilang, hanya pemimpin yang kuat dan tegas, serta; yang tahan terhadap tekanan kekuatan dari luar maupun dalam negeri, mampu mewujudkan kemandirian Indonesia di bidang pangan dan energi. Selain itu, pemimpin tersebut juga harus memiliki pengetahuan sejarah, masa sekarang, dan prediksi masa depan yang akurat tentang cara mengelola sumber daya alam bangsa ini.“Tanpa dua syarat itu, agak sulit mengharapkan Indonesia bisa swasembada pangan dan energi,” ujarnya.

Akibat ketidaktegasan pemimpin saat ini, banyak investasi di bidang migas yang mangkrak. Dia mencontohkan Blok Masela, yang mangkrak selama tiga tahun belakangan. Tak hanya itu, pemerintah sekarang juga tidak konsisten karena membuat kebijakan yang berubah-ubah terkait energi baru dan terbarukan (EBT).

Sudirman menilai, kondisi semacam ini menyebabkan investor, baik asing maupun lokal, berpikir panjang untuk menanamkan investasi di Indonesia. “Investasi di bidang energi itu mahal dan jangka panjang. Jadi, kalau kebijakannya berubah-ubah, sangat tidak kondusif bagi investasi di bidang energi,” ucapnya.

Sudirman mengingatkan, ke depan EBT akan menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pasalnya, energi fosil secara perlahan tapi pasti akan habis. “Kami tidak bisa mengandalkan lagi energi fosil untuk kebutuhan energi masa depan. EBT adalah solusi energi ke depan,” tutur politikus yang juga direktur materi dan debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu.

Karenanya, siapa pun pemimpin yang terpilih nanti harus berani memprioritaskan EBT dalam pembangunan energi nasional jangka panjang. “Prabowo-Sandi komitmen untuk membangun EBT. Mungkin investasinya mahal dalam jangka pendek, tapi untuk jangka panjang akan jadi murah karena sumbernya disediakan secara gratis dan dalam jumlah yang besar,” sebut Sudirman.

Editor: Tokohkita

TERKAIT