Memperkuat Ketahanan Pangan dengan Pengembangan Perikanan Budidaya Inklusif

Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan keynote speech berjudul “The Development of an Inclusive and Sustainable Aquaculture for Strengthening Global Food Security and Prosperity

TOKOHKITA. - Guru Besar Pengelolaan Pesisir dan Lautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS diundang sebagai salah satu keynote speaker pada The 10th Annual World Congress of Ocean yang diselenggarakan di Hotel Emesia, Sapporo, Hokkaido, Jepang dari 9 - 11 Januari 2023. Kongres internasional itu diikuti sekitar 300 peserta dari 45 negara.

Ada tujuh tema kelautan yang dibahas, antara lain: (1) Ocean Economy and Maritime Law, (2) Aquaculture and Fisheries, (3) Marine Tourism, (4) Ocean Energy and Mineral, (5) Smart and Green Ports, Shipping, and Shipbuilding, (6) Coastal and Ocean Management, and (7) Ocean Science and Technology.

Rokhmin menyampaikan keynote speech berjudul “The Development of an Inclusive and Sustainable Aquaculture for Strengthening Global Food Security and Prosperity”.Selain itu, keynote speaker lain, yaitu: (1) Dr. Lauri Railas, University of Helsinki, Finland; (2) Prof. Po-Hsiung Lin, National Taiwan University; (3) Prof. Christoper Dyer, University of New Mexico, USA; (4) Dr. Pia Dahl Hojgaard, Danish Geodata Agency, Denmark; (5) Dr. James Fanshawe, UK MARWG, England; dan (6) Dr. Milicia Stojanovic, Northeastern University, USA.

Dalam kesempatan itu, Rokhmin memaparkan, populasi dunia yang terus meningkat dan pendapatan mereka (daya beli) secara dramatis meningkatkan permintaan manusia akan makanan, energi, produk farmasi, mineral, dan komoditas lain (sumber daya alam) dan produk. “Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa ikan dan makanan laut lebih sehat dan lebih baik dari daging merah membuat permintaan ikan dan makanan laut juga semakin meningkat,” ujar Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2020 – 2024 itu.

Jika Mengutip PBB, pertumbuhan populasi global pada 15 November 2022 populasi manusia dunia mencapai 8 miliar. Dalam konteks sektor penghasil pangan (pertanian, peternakan, budidaya perairan, dan perikanan tangkap); hanya akuakultur yang masih memiliki ruang besar untuk mengembangkan produksinya. Sederhananya, karena tingkat pemanfaatan (produksi) budidaya, khususnya di lingkungan laut (budidaya laut) dan pesisir (budidaya air payau), jauh lebih rendah dari total potensi produksinya.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap dunia mengalami stagnasi (leveling-of), sekitar 90 juta ton/tahun, sejak pertengahan tahun 1980 (FAO, 2018). “Dan, pengembangan peternakan dan pertanian juga terkendala oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan lahan lain, polusi, degradasi lingkungan ekosistem darat, dan konflik sosial,” katanya.

Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) tersebut menegaskan, budidaya perikanan bukanlah “a rocket science”dan bukan bisnis padat modal sehingga bisnis budidaya secara praktis dapat dijalankan oleh kebanyakan orang Bagus untuk mengatasi pengangguran.

“Secara umum, kegiatan budidaya merupakan bisnis yang menguntungkan dan terbarukan yang sebagian besar terletak di laut, pesisir, pulau kecil, dan daerah pedesaan. Baik untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi disparitas pembangunan wilayah antara perkotaan vs pedesaan, dan dalam kasus Indonesia antara Pulau Jawa vs Pulau Luar,” terangnya.

Seiring dengan pertambahan penduduk, kata Prof. Rokhmin Dahuri, permintaan bahan pangan bakal terus meningkat. Namun, sayangnya suplai pangan global cenderung menurun.  Menurut FAO, kutipnya, Hampir 800 juta orang menderita kelaparan kronis dan 2 miliar menderita defisiensi mikronutrien.

Menurut definisi, tegas Prof. Rokhmin Dahuri, akuakultur tidak hanya menghasilkan ikan bersirip, krustasea, moluska, dan rumput laut; tetapi juga invertebrata, dan flora dan fauna lainnya (FAO, 1998). Oleh karena itu, akuakultur sebenarnya merupakan sektor pembangunan yang tidak hanya menghasilkan komoditas pangan sebagai sumber protein hewani (misalnya ikan bersirip, krustasea, dan moluska), tetapi juga: (1) komoditas pangan sebagai sumber karbohidrat (beras dan tanaman pangan lainnya);

Kemudian, komoditas seperti invertebrata, mikroalga, dan organisme air lainnya sebagai sumber bahan baku (senyawa bioaktif) untuk makanan & minuman fungsional, industri farmasi, pengecatan, dan industri lainnya; (3) komoditas sebagai sumber bahan bakar nabati (misalnya alga mikro); (4) komoditas perhiasan; dan komoditas lainnya untuk berbagai kegunaan lainnya.

Akuakultur Indonesia

Untuk menjawab problematika diatas, lanjut Ketua DPP PDIP Budang Kelautan dan Perikanan itu, berdasarkan potensinya yang besar dan peningkatan permintaan akan komoditas dan produk budidaya, sub sektor perikanan budidaya (akuakultur) baik konvensional dan non-konvensional sangat diyakini dapat menjadi penggerak utama (leading sector) untuk secara signifikan mengatasi semua masalah dan tantangan pembangunan tersebut.

“Sejak 2010, produksi perikanan budidaya telah melampaui produksi perikanan tangkap. Hingga tahun 2019, akuakultur menyumbang sekitar 68,4?ri total produksi perikanan Indonesia, dengan pertumbuhan rata-rata 16% per tahun selama 2000-2019,” ungkapnya.

Hingga tahun 2021, lanjutnya,  perikanan budidaya menyumbang sekitar 59,2?ri total produksi perikanan Indonesia, dengan pertumbuhan rata-rata 11% per tahun selama 2000-2021. Hingga tahun 2021, produksi perikanan budidaya masih didominasi oleh Tanaman Air (rumput laut) (62%).

Sejak 2009 Indonesia merupakan produsen akuakultur terbesar kedua dunia, hanya kalah dari China. Pada 2019 total produksi akuakultur – RI mencapai 16,3 juta ton (13,5% total produksi dunia), dimana 9,9 juta ton berupa rumput laut. Sementara produksi akuakultur China di tahun yang sama mencapai 68,4 juta ton (57% produksi dunia). Dan, produksi akuakultur India (peringkat-3 dunia) sebesar 7,8 juta ton (6,5% produksi global).

“Sebagai ilustrasi betapa fantastisnya potensi ekonomi akuakultur Indonesia adalah 3 juta ha lahan pesisir yang cocok untuk budidaya tambak udang Vaname. Bila kita mampu mengembangkan 500.000 ha tambak udang Vaname dengan produktivitas rata-rata 40 ton/ha/tahun (intensif-moderat), maka akan dihasilkan 20 juta ton atau 20 milyar kg udang setiap tahunnya,” ungkapnya.

Dan ternyata, katanya, ikan merupakan salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dengan kontribusi mencapai >50?ri seluruh protein hewani yang dikonsumsi penduduk Indonesia. Periode 2015-2020, angka konsumsi ikan nasional terus meningkat, rata-rata 6,5% per tahun. Selanjutnya, Periode 2017-2021, capaian volume produk olahan hasil perikanan terus meningkat, rata-rata 3,73% per tahun.

“Dalam tiga dekade terakhir akuakultur telah menjadi sektor penghasil makanan dengan pertumbuhan tercepat (FAO, 2022),” ujar anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.

Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan sejumlah permasalahan  dan tantangan pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan.  Antara lain, sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional dan berskala Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Sehingga, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan  (SDI), produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan pada umumnya rendah. “Akibatnya, kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) juga rendah,” katanya.

Namun demikian, lanjutnya, pengembangan dan usaha perikanan budidaya selama ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan permasalahan baik pada subsistem on farm, subsistem up stream off farm, subsistem down stream off farm serta subsistem pendukung antara lain tata ruang, infrastruktur, logistik, investasi iklim dan kebijakan pemerintah.

“Masalah dan isu tersebut telah membuat produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sebagian besar usaha akuakultur, terutama yang tradisional, menjadi tidak pasti dan fluktuatif,” ujarnya.

Selain itu, sebagian besar operasi bisnis akuakultur, terutama bisnis akuakultur skala besar dan modern, disalahkan (dituduh) menyebabkan pencemaran air, degradasi ekosistem alami (misalnya mangrove, danau, dan sungai), invasi spesies asing, dan emisi Green. Gas Rumah (GRK).

Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin Dahuri juga memaparkan sejumlah permasalahan pada Subsistem On-farm. Antara lain, wabah penyakit seperti EMS dan AHPND (Acute Hepato Pancreatic Nercosis Disease) pada budidaya udang; Meningkatnya harga pakan berkualitas; Ketersediaan induk dan benih (larva) berkualitas tinggi terbatas;

Sebagian besar pembudidaya ikan (budidaya), khususnya unit usaha tradisional dan skala kecil, tidak menerapkan BAP (Best Aquaculutre Practices) yang meliputi: (1) benih atau larva kualitas terbaik (SPF, SPR, dan cepat tumbuh); (2) pakan berkualitas tinggi serta penggunaan yang tepat dan benar; (3) pengendalian hama dan penyakit; (4) pengelolaan kualitas air; (5) rekayasa tambak; dan (6) biosekuriti.

Selanjutnya, pencemaran danau, sungai, dan laut sebagai media atau sumber air untuk produksi budidaya; Tersedianya indukan dan benih (larva) dengan kualitas terbaik. Sedangkan masalah di Up Stream - Subsistem Off-farm, jelas Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu, antara lain: Pemilihan lokasi yang salah; Posisi tawar budidaya dalam RTRW Kota, Kabupaten, Provinsi, dan Negara mana pun relatif lebih lemah (rendah).

“Akibatnya, lahan (perairan) budidaya dengan mudah diubah menjadi kawasan industri, pertambangan, pariwisata, infrastruktur, dan lainnya penggunaan lahan (air),” tuturnya.

Kemudian ketersediaan tepung ikan sebagai sumber protein utama pakan ikan/udang mengalami stagnasi bahkan tidak berkurang yang mengakibatkan harga pakan ikan/udang naik. Padahal, sekitar 60?ri total biaya produksi dalam budidaya adalah untuk pakan; Kekurangan listrik, pedal wheel, automatic feeder, dan input produksi lainnya; Kekurangan tenaga (sumber daya manusia) yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Sedangkan masalah asalah di Down Stream - Subsistem Off-farm, kata Rokhmin antara lain: Industri pengolahan komoditas perikanan budidaya untuk menghasilkan nilai tambah dan daya saing di banyak negara penghasil perikanan budidaya, khususnya di negara berkembang masih tertinggal; eningkatnya persaingan di pasar global (ekspor) untuk beberapa komoditas dan produk perikanan budidaya; Di banyak negara penghasil akuakultur, konsumsi ikan (makanan laut) per kapita rendah yang mengakibatkan rendahnya pasar domestic;

Kurangnya kerjasama win-win antara produsen budidaya (petani ikan) dan industri pengolahan. Akibatnya, kontinuitas pasokan bahan baku (komoditas budidaya) ke industri pengolahan tidak dapat terjamin, dan harga komoditas budidaya yang diterima oleh produsen (budidaya ikan) juga sangat fluktuatif.

Sedangkan masalah pada Subsistem Pendukung, kata Prof. Rokhmin Dahuri, antara lain: Kurangnya infrastruktur (misalnya saluran irigasi, jaringan listrik, jalan, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi), dan keterhubungan antara daerah penghasil akuakultur dengan industri pengolahan dan lokasi pasar;

Industri manufaktur, pertambangan, pertanian, pembangunan perkotaan, kegiatan domestik (rumah tangga), dan kegiatan pembangunan lainnya yang ceroboh (tidak ramah lingkungan) telah mengakibatkan pencemaran yang parah terhadap danau, sungai, perairan pesisir dan laut sebagai media atau sumber air. untuk produksi akuakultur;

Kurangnya akses terhadap suku bunga yang relatif lebih rendah dan persyaratan Pinjaman Bank (Kredit) yang lebih lunak, terutama untuk Badan Usaha Perikanan Budidaya Skala Mikro dan Kecil (petani ikan); Tindakan Mitigasi dan Adaptasi yang tidak siap terhadap Perubahan Iklim Global, tsunami, badai, dan bencana alam lainnya; Lalu, Iklim Investasi yang tidak kondusif (misalnya perizinan, dan keamanan usaha), dan kebijakan Ekonomi-Politik (moneter, fiskal, ekspor-impor, dan stabilitas politik).

Menteri Kelautan dan Perikanan – Republik Indonesia 2001-2004 itu menyampaikan, bagaimana menjaga dan meningkatkan produktivitas, efisiensi (profitabilitas), daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan seluruh unit usaha perikanan budidaya yang ada di ekosistem laut (marikultur), ekosistem lahan pesisir (tambak), dan ekosistem air tawar (danau, waduk, sungai , kolam, dan wadah lainnya)?

Bagaimana memperluas (membuka) pengembangan dan bisnis akuakultur di kawasan (ekosistem) laut, pesisir, dan air tawar baru yang produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan?.

Bagaimana mendiversifikasi pengembangan dan usaha akuakultur dengan spesies atau varietas baru yang produktif, efisien, kompetitif, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan? “Sangat diyakini bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi akuakultur berkelanjutan dapat diatasi dengan menerapkan Teknologi Ekonomi Biru dan Industri-4.0,” kata Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Selanjutnya, sejumlah manfaat penerapan teknologi ekonomi biru dan industri 4.0 dalam Budidaya Perairan diantaranya: Pertama, Revolusi Industri Keempat (atau IR-4.0) menawarkan berbagai teknologi, dan beberapa dapat diterapkan untuk sistem akuakultur. “Sangat tepat untuk menerapkan istilah ‘Akuakultur 4.0’ untuk budidaya perairan yang didorong oleh teknologi 4.0. Beberapa “Proyek Akuakultur 4.0” yang menarik telah terbukti berhasil di sektor akuakultur,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan akurasi, presisi, dan pengulangan dalam proses akuakultur. Ketiga, Memfasilitasi tingkat otomatisasi yang lebih besar atau kontrol bawaan dalam pemantauan rutin sistem akuakultur. Keempat, Menyediakan sistem pendukung keputusan yang dapat diandalkan yang dicirikan oleh program komputerisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan mensintesis informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan algoritma komputer atau intervensi manusia atau keduanya.

Kelima, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, dan penilaian subjektif produktif, Efisien, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Ekonomi Biru

Menurut Rokhmin, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai respon untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) dimana 1,8 miliar orang masih miskin, 700 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru muncul sebagai jawaban untuk mengoreksi kegagalan Paradigma Ekonomi Konvensional (Kapitalisme) antara lain: 1 miliar penduduk dunia berada dalam kemiskinan yang ekstrim, 3 miliar orang masih miskin, 800 juta orang kelaparan, ketimpangan ekonomi yang melebar, krisis ekologi, dan Pemanasan Global (UNEP, 2011; Bank Dunia, 2022).

Mengutip UNEP, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, Ekonomi Hijau adalah salah satu yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, Ekonomi Biru merupakan suatu konsep yang sangat penting. Pada dasarnya Ekonomi Biru merupakan penerapan Ekonomi Hijau di wilayah laut (in a Blue World) (UNEP, 2012). “Ekonomi Biru, menurut Uni Eropa berarti penggunaan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, Uni Eropa, 2019),” terangnya.

Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi, dan praktik hijau; (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif; (3) dan pengaturan kelembagaan proaktif untuk memenuhi tujuan kembar melindungi pantai dan lautan, dan pada saat yang sama meningkatkan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. (UNEP, 2012; PEMSEA, 2016).

Selanjutnya, sejumlah manfaat penerapan teknologi ekonomi biru dan industri 4.0 dalam Budidaya Perairan diantaranya: Pertama, Revolusi Industri Keempat (atau IR-4.0) menawarkan berbagai teknologi, dan beberapa dapat diterapkan untuk sistem akuakultur untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi (profitabilitas), daya saing, dan keberlanjutan.

“Sangat tepat untuk menerapkan istilah ‘Akuakultur 4.0’ untuk budidaya perairan yang didorong oleh teknologi 4.0. Beberapa “Proyek Akuakultur 4.0” yang menarik telah terbukti berhasil di sektor akuakultur,” ujarnya.

Kedua, Meningkatkan akurasi, presisi, dan pengulangan dalam proses akuakultur. Ketiga, Memfasilitasi tingkat otomatisasi yang lebih besar atau kontrol bawaan dalam pemantauan rutin sistem akuakultur. Keempat, Menyediakan sistem pendukung keputusan yang dapat diandalkan yang dicirikan oleh program komputerisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan mensintesis informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan algoritma komputer atau intervensi manusia atau keduanya.

Kelima, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, dan penilaian subjektif produktif, Efisien, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Selain itu, Rokhmin  menjabarkan tujuan Ekonomi Biru (Transformasi Biru) di Sektor Perikanan dan Budidaya (FAO, 2022). Antara lain: Pertama, Ekspansi dan intensifikasi akuakultur yang berkelanjutan. Kedua, Pengelolaan yang efektif dari semua perikanan tangkap. Ketiga, Peningkatan rantai nilai. Sedangkan tujuan Ekonomi Biru (Transformasi Biru) dalam Akuakultur (FAO, 2022) yaitu: Pertama, Untuk meningkatkan pengembangan dan penerapan praktik akuakultur berkelanjutan.

Kedua, mengintegrasikan akuakultur ke dalam strategi pembangunan dan kebijakan pangan nasional, regional, dan global. Ketiga, memperluas dan mengintensifkan produksi akuakultur untuk memenuhi permintaan makanan akuatik yang terus meningkat dan meningkatkan mata pencaharian yang inklusif. Keempat, untuk meningkatkan kapasitas di semua tingkatan untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi inovatif dan praktik manajemen untuk industri akuakultur yang lebih efisien dan tangguh.

Editor: Tokohkita