Mengoptimalkan Sektor Blue Economy untuk Kedaulatan Pangan Nasional

Potensi dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya di Indonesia, peluang pengembangan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya di Indonesia masih sangat leluasa. Indonesia juga sejak tahun 2009, merupakan peringkat kedua sebagai produsen akuakultur terbesar dunia

TOKOHKITA. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan pengekspor pangan utama. 

Demikian disampaikan Rokhmin saat memberikan sambutan kunci (keynote speech) acara Webinar Hari Pangan se-Dunia yang dilaksanakan oleh Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang, Kamis (20/10/2022). Menurut dia, ada empat aspek dalam penilaian indeks ketahanan pangan yang mana dari keempat aspek tersebut indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2021 berada di peringkat ke 69 dunia dengan indeks meliputi keterjangkauan 74,9, ketersediaaan 63,7, kualitas dan keamanan 48,5, dan sumber daya alam 33,0..

Selanjutnya, dari data impor enam komoditas yakni beras, gula, gandum, garam, kedelai, dan sayur secara volumetrik cenderung mengalami peningkatan dari 20,6 juta ton pada tahun 2017 menjadi 22,2 juta ton di tahun 2020. "Pangan adalah kebutuhan dasar dan hak azasi manusia, karena menentukan tingkat kesehatan, kecerdasan, kualitas SDM, dan kemajuan suatu bangsa.  You are, what you eat," katanya.

Rokhmin  juga memaparkan kondisi pangan saat ini yang mana suplai pangan global cenderung menurun karena berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke land uses lainnya; akibat Global Climate Change (GCC); pencemaran dan kerusakan lingkungan;  negara-negara produsen pangan mulai membatasi ekspor pangannya karena GCC, pandemi Covid-19, dan perang Rusia vs Ukraina; dan mafia pangan.

"Akibat pandemi Covid-19, perang Rusia vs. Ukraina, dan ketegangan geopolitik lain, dunia menghadapi krisis pangan akibat penurunan produksi pupuk, energi, dan pangan serta terganggunya rantai pasok global jika merujuk data FAO 2022," ungkap Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan ini. Yang terang, rokhmin mengingatkan, seiiring dengan pertambahan penduduk dunia maka permintaan bahan pangan bakal terus meningkat, bahakn bisa terjadi kekurangan pangan yang dapat memicu gejolak sosial dan politik, hingga kejatuhan rezim pemerintahan.

Bila mengacu pada Undang-undang Pangan (UU No. 18/2012), pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam kesempatan ini, Rokhmin juga memaparkan mengenai blue economy yang sejatinya bisa menciptkan kedaulatan pangan bagi Indonesia karena potensinya sangat besar. Ekonomi biru atau blue economy adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut (World Bank, 2016). Sedangkan menurut definisi Rokhmin, ekonomi biru adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas)  yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia.  

“Berdasarkan pada definisi tentang “pangan” tersebut maka, sektor-sektor blue economy yang menghasilkan bahan dan produk olahan pangan adalah perikanan tangkap (capture fisheries), perikanan budidaya (aquaculture), industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi perairan,” terangnya.

Untuk perikanan tangkap, Duta Besar Kehormatan Jeju Island dan Busan Metropolitan City itu saat ini potensi Lestari Sumber Daya Ikan Perairan Laut Indonesia menurut WPP total potensi lestari SDI Laut Indonesia mencapai 12,54 juta ton, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB sebesar 80% atau 10,03 juta ton. “Negara kita juga memiliki potensi besar perikanan tangkap dari perairan darat. Pada 2010-2018, produksi perikanan tangkap perairan darat terus meningkat (rata-rata 9,1% per tahun),” jelasnya.

Adapun untuk sub sektor perikanan budidaya, Rokhmin yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menegaskan bahwa potensi dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya di Indonesia, peluang pengembangan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya di Indonesia masih sangat leluasa. Indonesia juga sejak tahun 2009, merupakan peringkat kedua sebagai produsen akuakultur terbesar dunia

“Hingga triwulan III 2021, produksi perikanan budidaya mencapai 12,25 juta ton dengan dominasi masih dari komoditas rumput laut (58%). Jika dibanding tahun 2020 pada periode yang sama, produksi perikanan budidaya hingga triwulan III 2021 naik 6%, yang imana kelompok ikan naik 36%, sementara rumput laut turun -8%,” ujarnya. 

Aquaculture atau perikanan budidaya tidak hanya memproduksi jenis-jenis ikan, krustasea, dan moluska sebagai sumber protein hewani, tetapi juga jenis-jenis biota (organisme) perairan lain sebagai sumber functional food (makanan kesehatan) dan beragam jenis bahan farmasi. Bahkan seiring dengan pesatnya kemajuan IPTEK; khususnya bioteknologi (genetic engineering), nanoteknologi, dan teknologi digital; di China dalam dekade terakhir sudah berhasil membudidayakan padi di ekosistem laut. Artinya, aquaculture berperan memproduksi tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat.

Rokhmin mencatat potensi di sub sektor olahan hasil perikanan dimana pada periode 2017-2021, capaian volume produk olahan hasil perikanan terus meningkat, rata-rata 3,55% per tahun dan Periode 2015-2019, angka konsumsi ikan nasional terus meningkat, rata-rata 7,30% per tahun.

Hanya saja, masih  banyak permasalahan dan tantangan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi andalan dalam mewujudkan ketahanan pangan diantaranya seperti sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional (low technology) dan berskala usaha kecil dan mikro.

Permasalahan lainnya, ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale). “Sehingga, keuntungan bersih (pendapatan) lebih kecil dari US$ 300 (Rp 4,5 juta)/orang/bulan, alias miskin,” katanya.

Selanjutnya adalah sebagian besar pembudidaya ikan belum menerapkan Best Aquaculture Practices (Cara Budidaya Ikan Terbaik), sehingga sering terjadi serangan wabah penyakit yang menyebabkan gagal panen. Pasokan pakan ikan berkualitas yang selama ini mengandalkan sumber proteinnya dari fishmeal (tepung ikan) semakin terbatas, sehingga mengakibatkan harganya terus naik.  Padahal, sekitar 60% biaya produksi untuk pakan ikan.

Sebagian besar usaha perikanan belum dikelola dengan menerapkan Sistem Manajamen Rantai Pasok Terpadu (Integrated Supply Chain Management System), yang meliputi subsistem Produksi – Industri Pasca Panen – Pemasaran. “Sehingga, tidak ada kepastian pasar komoditas ikan bagi nelayan dan pembudidaya, kontinuitas pasokan bahan baku bagi industri hilir tidak terjamin, dan risiko usaha menjadi tinggi,” ungkapnya.

Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menegaskan bahwa dibutuhkan strategi pembangunan Blue Economy untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah antara lain; Pertama, Penyusunan Big Data yang interaktif dan dinamis berdasarkan data yang absah, akurat (presisi), dan kuantitasnya mencukupi tentang semua aspek penting tentang Sektor Perikanan (produktivitas, produksi, konsumsi pangan, demand, ekspor, dll) sebagai dasar dalam perencanaan, implementasi, dan MONEV pembangunan, investasi, dan bisnis perikanan.

Kedua, Revitalisasi semua unit usaha perikanan atau blue food (perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi perairan) yang ada saat ini (existing business units) supaya lebih produktif, efisien (profitable), berdaya saing, dan berkelanjutan (sustainable). “Revitalisasi ini dapat berhasil dengan menerapkan: (1) Economy of Scale, (2) Integrated Supply Chain Management System, (3) teknologi mutakhir di setiap rantai pasok (seperti teknologi-teknologi Industry 4.0), dan (4) prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelas Prof Rokhmin.

Ketiga, Pengembangan usaha perikanan tangkap untuk jenis-jenis stok ikan di wilayah-wilayah perairan (laut dan PUD) yang status penangkapan ikannya masih underfishing (total hasil tangkapan ikan/produksi < MSY xss=removed>

Keempat, Kurangi intensitas penangkapan ikan (jumlah kapal dan nelayan) untuk jenis-jenis stok ikan di wilayah-wilayah perairan yang sudah overfishing. Kelima, Pengembangan usaha perikanan budidaya di wilayah-wilayah perairan laut, lahan pesisir (tambak), dan perairan tawar/darat (sungai, danau, bendungan, sawah, kolam, akuarium, dan wadah lainnya) yang baru (belum ada usaha aquaculture) dengan menerapkan 4 jurus manajemen bisnis pada butir-2.

Keempat, Diversifikasi usaha perikanan budidaya dengan spesies/varietas biota (organisme) perairan yang baru, dengan menerapkan 4 jurus manajemen bisnis pada butir-2. Kelima, Penguataan dan pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, sehingga produk olahannya berdaya saing tinggi (QCS = top Quality, low Cost, and sufficient and sustainable Supply).

Keenam, Penguataan dan pengembangan Industri Bioteknologi Perairan, sehingga produk olahannya berdaya saing tinggi (QCS = top Quality, low Cost, and sufficient and sustainable Supply).

Editor: Tokohkita