Butuh Perubahan, Pembangunan di Depok Terlalu Eksklusif dan Bersekat
Maka tak heran, Depok dengan letak geografis yang srtategis karena menjadi penyangga ibukota, justru ketinggalan dari daerah satelit lainnya seperti Bekasi dan Kota Tangerang Selatan. Tidak berkembangnya Depok sebagai kota penyangga Jakarta ditengarai karena pembangunan yang terlalu eksklusif bagi kelompok tertentu.
TOKOHKITA. Suara tuntutan adanya perubahan di Depok semakin nyaring disuarakan warga Depok. Maklum, selama 15 tahun kepemimpinan dibawah kendali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pembangunan tidak merata dan hanya dinikmati sekelompok tertentu saja.
Maka tak heran, Depok dengan letak geografis yang srtategis karena menjadi penyangga ibukota, justru ketinggalan dari daerah satelit lainnya seperti Bekasi dan Kota Tangerang Selatan. Tidak berkembangnya Depok sebagai kota penyangga Jakarta ditengarai karena pembangunan yang terlalu eksklusif bagi kelompok tertentu. Hal ini diutarakan anggota DPR Fraksi Gerindra dapil Depok-Bekasi Nuroji.
Kepada wartawan di Depok, Nuroji blak-blakan mengatakan banyak keluhan yang diterimanya terkait investasi dan pembangunan di kota Depok. "Saya banyak menerima masukan selama wali kota dipegang PKS, Depok tidak berkembang lantaran ada sekat-sekat. "Kalau bukan dari kelompoknya, yang lain disekat," ujar Nuroji di Depok, Jumat (13/11/2020).
"15 tahun itulah mereka mulai melakukan sekat. Contoh yang paling gampang di depan mata kita, di samping rumah saya, di belakang rumah saya, di seberang warun kong saya, cluster-cluster rumah yang isinya cuma kelompok mereka," kata Nuroji.
Menurut Nuroji, stagnannya Depok lantaran Mohammad Idris selama menjabat wali kota tidak mau membuka diri dan hanya menjadikan Depok sebagai tempat kelompoknya. "Depok itu hetrogen, bukan milik kelompok tertentu," ujarnya. Nuroji juga men menyoroti kinerja Idris yang terkesan tidak kreatif dan tak mampu berkomunikasi dengan pihak lain.
"Ada di tempat saya satu RW isinya kelompoknya sendiri. Jadi dia membentuk RW RW politik dan identitas mereka tuh dibangun di sini. Ini tidak mencerminkan Depok. Pembangunan Depok menyimpang dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," sebut Nuroji.
Akibat pembangunan yang bersekat itu, Depok seolah tak berkembang atau stagnan. Seperti sekolah madrasah tak terbangun, MAN tidak ada, jalan-jalan tak melebar, drainase jadi masalah banjir dan lain-lain. Padahal untuk membangun semua itu Depok butuh kerjasama dengan pusat dan provinsi. "Karena ada anggarannya di pusat dan provinsi," ungkap Nuroji.
Sejatinya, seorang pemimpin harus mampu menjalin komunikasi dengan siapa pun, apalagi seorang wali kota. Selama ini lambannya pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan sekolah di Depok ditengarai karena kurang komunikatifnya wali kota dengan pusat dan provinsi. Padahal, urusan jalan-jalan utama di Depok, jalan nasional dan jalan provinsi, termasuk pembangunan sekolah berkaitan erat dengan anggaran dari provinsi dan pusat.
"Ke depan, Depok harus punya seorang wali kota yang mampu berkomunikasi dengan baik ke provinsi maupun pusat. Karena memang anggaran untuk pembangunan kota sumbernya selain dari pendapatan daerah juga ada dari pusat dan provinsi," ujar Nuroji.
"Saya rasa dengan pengalamannya dan kedekatan dengan siapa pun, Pradi bisa menjadi solusi. Apalagi Pradi memiliki kemampuan komunikasi yang baik ke porvinsi dan pusat. Selain itu, koalisi partai-partai akan memudahkan komunikasi dengan provinsi dan pusat," ujar Nuroji.
Editor: Tokohkita
