Sektor Kelautan dan Perikanan Bisa Dijadikan Lumbung Pangan Nasional

Menurut Masady, sektor kelautan dan perikanan sangat potensial dimaksimalkan sebagai penopang swasembada pangan. Apalagi, didukung program industrialisasi perikanan saat ini. Politisi PDIP ini menilai, Presiden Jokowi sangat concern pada sektor perikanan untuk dimaksimalkan.

TOKOHKITA. Komite Kelautan, Perikanan dan Kenelayanan DPP PDI Perjuangan Masady Manggeng mengapresiasi langkah konkret Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terus mengawal program food estate. Selain pertanian, ia mengusulkan sektor kelautan dan perikanan juga bisa dioptimalkan sebagai lumbung pangan.

Menurut Masady, sektor kelautan dan perikanan sangat potensial dimaksimalkan sebagai penopang swasembada pangan. Apalagi, didukung program industrialisasi perikanan saat ini. Politisi PDIP ini menilai, Presiden Jokowi sangat concern pada sektor perikanan untuk dimaksimalkan.

Keseriusan itu terlihat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Beleid ini, bisa dimaknai bahwa, Presiden Jokowi juga ingin mewujudkan food estate di sektor perikanan. "Harus diperkuat dan segera ada implementasi," kata Masady, belum lama ini.

Food estate di sektor kelautan dan perikanan, jelasnya bisa diimplementasikan melalui sentra-sentra minapolitan yang pernah dikembangkan Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati Soekarnoputri. Di tahun 2011, sudah ada 45 daerah yang menjadi percontohan minapolitan. "Dulu saat minapolitan dicetuskan, belum ada kementerian koordinator yang membidangi sektor terkait bidang kemaritiman. Sekarang dengan adanya Kemenko Marvest tentu harus lebih kencang," ujar Masady.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan ikut mendampingi Presiden Jokowi meninjau perkembangan pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate) baru di Desa Ria-Ria, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (27/10). 

Pengembangan kawasan lumbung pangan ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Luas lahan yang disiapkan untuk food estate ini direncanakan mencapai 61.000 hektare (ha). Lahan seluas itu meliputi wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Pakpak Bharat, dengan komoditas utama tanaman hortikultura, perkebunan dan herbal. 

Sebelum didatangi Presiden, Kemenko Marves sudah melakukan survei lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 20-24 September 2020. Meninjau lokasi tahap pertama seluas 4.000 ha dan melihat rona lingkungan lokasi yang akan dijadikan kawasan food estate tersebut. 

Tim terpadu yang terdiri dari Kemenko Marves, KLHK, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Pemprov Sumut dan jajaran Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas) memastikan delineasi kawasan tersebut tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lainnya. 

Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti menekankan pentingnya kerja sama dari semua pihak dalam menyiapkan rencana induk pengembangan dan pengelolaan program food estate di Sumut. “Harus ada komunikasi antarkementerian dan lembaga terkait untuk mendiskusikan mengenai rencana dan tahapan yang perlu dilakukan untuk memetakan langkah-langkah apa saja yang bisa kita kerjakan kedepan,” kata Deputi Nani dalam rapat koordinasi, Kamis (24/9) lalu.

Ada sejumlah investor yang digaet untuk mendiskusikan skema kerjasama dengan petani. Antara lain PT Indofood, PT Champ dan PT Calbe Wings. Sejumlah perusahaan kelas kakap itu mengaku antusias dan siap bekerjasama dengan Pemerintah mensukseskan program food estate.

Diharapkan, setelah lahan food estate di Humbahas berhasil dikelola, maka rencana besar berikutnya pada 2021 adalah pembangunan food estate Sumatera Utara. "Sehingga bukan hanya satu kabupaten saja, tetapi kita bisa membantu kabupaten lainnya melalui program ini,” pungkasnya.

Editor: Tokohkita