KAMMI Minta Pemerintah Tegas Kepada China Terkait Masalah Natuna

Dengan adanya fakta-fakta di atas yang didukung oleh keputusan PBB sebagai Mahkamah Arbritase Internasional, maka sudah seharusnya segala bentuk klaim China atas sebagain besar Perairan Natuna ditolak.

TOKOHKITA. Pemerintah China tetap bersikeras mengklaim perairan sekitar Natuna, Kepulauan Riau masuk kedalam wilayah kedaulatannya. Klaim China atas perairan Natuna diikuti dengan masuknya kapal-kapal nelayan China yang dikawal langsung oleh kapal coast guard di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Natuna secara ilegal sejak 10 Desember 2019 lalu.

Dalam konferensi pers rutin pada Kamis (2/1/2020) di Beijing, Pemerintah China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Geng Shuang, menganggap klaimnya sah di mata hukum internasional, termasuk dalam Konvensi PBB terkait Hukum Kelautan (UNCLOS). Klaim China ini mendapat berbagai respon dari publik dalam negeri Indonesia. Salah satunya dari Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Elevan Yusmanto.

"Sebenarnya, klaim China atas hampir seluruh perairan Laut China Selatan yang mana termasuk juga perairan Natuna di dalamnya sudah dipatahkan melalui putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016, " kata Evan di Jakarta,  Rabu (8/1/2020).

Saat itu, negara Filipina menggugat China ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) yang merupakan kelembagaan hukum di bawah PBB. Kemudian pada tahun 2016, Mahkamah mengabulkan hampir semua gugatan Filipina, dan membatalkan klaim China di Laut China Selatan.

Dengan adanya fakta-fakta di atas yang didukung oleh keputusan PBB sebagai Mahkamah Arbritase Internasional, maka sudah seharusnya segala bentuk klaim China atas sebagain besar Perairan Natuna ditolak. Evan meminta agar Pemerintah Indonesia bisa bersikap tegas jika sudah menyangkut kedaulatan negara, khususnya masalah perairan Natuna.

"Jangan sampai Perairan Natuna hilang dicuri dari wilayah kita karena tidak tegasnya sikap pemerintah. Jika ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan negara lain akan menyepelekan dan mencaplok wilayah kita," tukas Evan.

Evan juga berharap para pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan sikap yang tegas dalam menanggapi isu pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna ini. "Pemerintah kita juga harus membangun konsolidasi bersama negara-negara ASEAN terkait untuk menghadapi China atas klaim Laut China Selatan. Agar ini bisa menjadi isu bersama dan harapannya posisi kita menjadi lebih kuat," harap Evan.

Editor: Tokohkita