Ini Sosok Menteri yang Diharapkan Nelayan dan Masyarakat Pesisir

  1. Beranda /
  2. Kabar /
  3. Nasional /
  4. Jumat, 16 Agustus 2019 - 23:15 WIB

Ketua Bala Rokhmin Teddy Syamsuri/Istimewa
Ketua Bala Rokhmin Teddy Syamsuri
Foto: Istimewa

Menuju Indonesia unggul dan nelayan sejahtera, Bala Rokhmin berharap Rokhmin Dahuri bisa masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.

TOKOHKITA. Barisan Laut Rokhmatan Lilalamin (Bala Rokhmin) menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berdiskusi dengan para pemimpin redaksi (pemred) media nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada 14 Agustus 2019 lalu, yang menyatakan bahwa susunan kabinet mendatang  sudah final dan tinggal diumumkan.

Kabinet terdiri dari 34 kementerian dengan komposisi 55?ri profesional dan 45?rlatar belakang partai politik (parpol). Ketua Bala Rokhmin Teddy Syamsuri mengatakan, postur kabinet tersebut cukup ideal dan optimistis untuk visi menuju Indonesia unggul bisa tercapai.

Namun dengan tetap menghormati dan menghargai pilihan menteri sebagai pembantu presiden adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Dan tetap mengapresiasi capaian kinerja kabinet Presiden Jokowi periode pertama, diantaranya adanya efek jera illegal fishing nelayan asing, karena eksekusi penenggelaman kapal illegal yang tanpa kompromi.

"Izinkan komunitas Bala Rokhmin untuk menyampaikan harapan terkait visi menuju Indonesia unggul. Sangat diharapkan juga perbaikan nasib elayan yang masih banyak didera kemiskinan, ikut serta menjadi unggul sampai tingkat kesejahteraan mereka layak hidup setara dengan kaum lainnya, kaum tani dan kaum buruh," katanya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Teddy, secara realita kinerja nelayan, pembudidaya dan industri perikanan semuanya cenderung anjlok, bahkan banyak yang sudah tutup usaha. Ada ribuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) perikanan yang bangkrut dan sekarat. Pun pembudidaya ikan nila di Danau Toba, dikorbankan untuk tutup usahanya. Demikian juga pengumpul benih lobster, bangkrut dan jatuh miskin.

Selain itu, pusat industri pengolahan perikanan seperti di Bitung Sulawesi Utara, Tual Maluku dan Sorong Papua Barat, sekarang nampaknya seperti kota mati dan tidak lagi dijadikan andalan wilayah produk-produk perikanan Indonesia. Jika volume ekspor perikanan di tahun 2014 sekitar 1,2 juta ton, ungkap Teddy, sampai sekarang justru berada dibawah 1 juta ton. Produksi pakan ikan nasional dari yang sebelumnya mendekati 90%, sekarang turun dibawah 70%.

Begitu pula utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), yang sebelumnya diatas 50% turun sampai dibawah 40%. Demikian gambaran buram kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang masih jauh dari optimal, terutama bagi kaum nelayan dan masyarakat kelautan.

"Jujur jika ada kebijakan pemerintah yang dalam memberantas illegal fishing dan cukup berhasil, tapi terkesan ada kebijakan yang belum disadari bisa menghentikan aktivitas nelayan sebagai obyek perikanan dan kelautan yang potensial", ungkap Teddy yang juga Ketua Umum Lintasan '66 dan Sekretaris Dewan Pembina Seknas Jokowi DKI.

Teddy berujar, kurang disadari atas kebijakan yang memiskinkan nelayan tangkap dan terkesan merusak tatanan budidaya. Pasanya, kinerja sektor kelautan dan perikanan yang merupakan nilai sosial ini semestinya sarat keperdulian pada rakyat kecil seperti nelayan. "Tapi nyatanya masih belum menyentuh terhadap kepentingan kaum nelayan, yang seharusnya ditanggung untuk memberikan yang terbaik," sebut beber Teddy Juru Bicara Komunitas Pelaut Senior ini.

Atas pertimbangan nama nama menteri yang masih belum diumumkan dan belum juga diketahui calon menteri yang merupakan pilihan hak prerogatif Presiden Jokowi, tidaklah salahnya manakala Bala Rokhmin menyampaikan harapan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Yang terang, dirasa kurang baik jika berbagai aspirasi, khususnya kaum nelayan dan masyarakat pesisir serta masyarakat kelautan, hanya disimpan dalam impian dan tidak disampaikan. "Sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral yang tidak elok jika disimpan-simpan," aku Teddy.

Terkait untuk menuju Indonesia unggul dan kehidupan nelayan sejahtera, pihaknya sekadar menyampaikan aspirasi yang dikehendaki oleh kaum nelayan, masyarakat pesisir, pembudidaya perikanan dan stakeholder lainnya. "Izinkan Bapak Presiden Jokowi, kami berharap Prof Dr Ir H Rokhmin Dahuri, MS, anak asal nelayan yang secara linier berpendidikan perikanan sampai ke diploma doktor untuk masuk kabinet," ungkap Teddy.

Adapun pertimbangan lain menyodorkan nama Rokhmin masuk di jajaran kabinet Jokowi-Maruf adalah kapasitas dan pengalamannya. Teddy menambahkan, selain ahli di bidang kelautan dan perikanan serta profesional di bidang tersebut, juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Persatuan Indonesia Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan di Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarnoputri, yang prestasinya sangat dirasakan oleh kaum nelayan khususnya. "Semoga saja bapak Presiden Jokowi mempertimbangkan harapan kami ini," tukas dia.

Editor: Tokohkita

TERKAIT


TERPOPULER