Pembangunan Kawasan Industri Harus Didorong ke Luar Jawa

Pembangunan infrastruktur di daerah kudu dibarengi dengan penambahan kawasan industrinya. Pembangunan kawasan industri harus didorong ke luar Jawa dengan menumbuhkan industri kreatif, pariwisata dan lainnya, di samping tentunya mengembangkan industri maritim dan kelautan.

TOKOHKITA.  Penambahan dan pengembangan kawasan industri berbasis maritim harus didorong ke luar Jawa, agar terjadi pemerataan distribusi ekonomi antarwilayah dan pulau di tanah air. Makum, selama ini kegiatan ekonomi hampir 80?rpusat di kawasan Indonesia barat, terutama Jawa selain Sumatra. Sedangkan di kawasan Indonesia tengah dan timur belum digali dan dimanfaatkan secara optimal padahal pontensinya sangat besar.

Hal ini disampaikan Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan IPB Rokhmin Dahuri saat tampil sebagai pembicara dalam Buka Puasa dan Diskusi Publik bertajuk Membaca Kabinet Jokowi-Maruf dan Prospek Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kepulauan di Kafe Upnormal, Jakarta, Sabtu (25/5/2019)

Sebab itu, ke depan, pada periode kedua pemerintahan Jokowi-Maruf pembangunanan kawasan ekonomi di luar Jawa harus driprioritaskan. "Kalau saya lihat pemerintahan Jokowi pada periode 2014-2015 dengan program poros maritim terutama tol laut itu sudah tepat, ya,” sebut Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia.

Rokhmin menjelaskan, tol laut ini intinya adalah pertama merevitalisasi dan menambah infrastruktur pelabuhan baru.  Kedua, merevitalisasi dan menambah angkutan kapal baru untuk memperlancar arus distribusi barang antarwilayah dan pulau di Indonesia. Ketiga, memperluas konektivitas secara fisik dengan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kapal, dan digitalisasi yang dikenal dengan tol langit.

Meski demikian, pembangunan infrastruktur pelabuhan hingga ke daerah akan sia-sia kalau di daerah atau wilayah pesisir yang dikembangkan tidak ada produk atau menghasilkan produk. Artinya, triliunan dana infrastruktur yang mengalir ke daerah tidak akan banyak membantu mengurangi beban ekonomi Jawa dan menciptakan daya saing bagi daerah yang ditandai ongkos logistik menjadi tidak mahal alias kompetitif.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur di daerah kudu dibarengi dengan penambahan kawasan industrinya. “Pembangunan dan penambahan kawasan industri harus didorong ke luar Jawa dengan menumbuhkan industri kreatif, pariwisata dan lainnya, di samping tentunya mengembangkan industri maritim dan kelautan,” terang Duta Besar Kehormatan Jeju Island Korea ini.

Adapun komoditas industri yang perlu kembangkan pada kawasan industri baru di daerah adalah produksi dan pengolahan hasil perikanan tangkap yakni tuna, tongkol, cakalang (TTC), udang, cumi-cumi, ubur-ubur hingga ikan-ikan yang dijual basah secara ekonomi nilainya rendah seperti gulama dan rucah. “Ikan rucah dan gulama ini bisa diolah di industri surimi,” sebut Rokhmin.

Tak hanya itu, industri ikan budidaya juga bakal memberikan nilai tambah lebih bagi ekonomi seperti budidaya udang, kakap putih, kerapu hingga rumput laut. Untuk komoditas udang ini, besar sekali kontribusinya karena mencapai 60?gi devisa produk perikanan.

Rokhmin bilang, saat ini Indonesia juga sebagai negara pemasok terbesar kedua di dunia untuk produk rumput laut.  “Produksi rumput laut Indonesia merupakan terbesar kedua dunia setelah China, tinggal sedikit produksi ditingkatkan, Indonesia bisa menjadi penghasil rumput laut terbesar pertama dunia,” terangnya.

Alhasil, Indonesia memiliki berbagai posisi strategis dalam perekonomian rumput laut dunia. Rumput laut, termasuk salah satu komoditas perikanan yang dapat dijadikan sumber andalan ekonomi perikanan nasional.

Menurut Rokhmin, tantangan pembangunan kawasan industri di daerah adalah biaya investasi yang tidak sedikit. Jadi untuk merealisasikannya jangan harap bisa dipenuhi lewat anggaran APBD/APBN. Artinya, perlu mengundang swasta atau investor untuk membangun kawasan industri tersebut.

“Agar investor berminat membangun kawasan industri di daerah, selain kondisi infrastruktur yang sudah baik juga harus didukung kondisi politik yang stabil. Sehingga, iklim investasinya kondusif, adanya kemudahan dalam perizinan, dan sebagainya,” tuturnya. Dalam hal ini, Indonesia juga bisa mencontoh investasi di negara lainnya yang menrapkan kebijakan tax holiday misalnya sehingga investor semakit berminat. Tak cuma itu, insentif dari perbankan yakni suku bunga rendah penting didorong untuk mengggairahkan iklim investasi di daerah.

Rokhmin menambahkan, investor asing juga terbuka untuk masuk dan membangun kawasan ekonomi asalkan dengan persyarakatan ketat, cocok dan profesionalisme. Maksudnya, keuntungan harus sebesar-besarnya bagi Indonesia, syarat 90% pekerja lokal dan adanya transfer teknologi.

Di sisi lain, penyelesaian regulasi zonasi wilayah pesisir juga harus menjadi prioritas untuk segera dituntaskan oleh kepala daerah dan DPR karena merupakan amanat undang-undang.

“Perda zonasi wilayah pesisir ini sangat penting sebagai arah pembangunan wilayah pesisir. Saat ini baru tujuh daerah yang sudah memili perda zonasi wilayah pesisir, ini harus didorong terus. Jadi prioritas dan menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi ke depan, kalau perlu diberi sanksi bagi daerah yang belum selesai sahkan perda zonasi wilayah pesisir,” tandanya.

Editor: Tokohkita