Mindset BLK Itu Bukan Tukang Kayu, Las dan Sablon

Despandri menyebutkan, salah satu pendekatan untuk mengatasi pengangguran terdidik ini adalah mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meng-upgrade kapasitas lulusan SMA.

TOKOHKITA. Angka pengangguran di Kota Depok masih cukup tinggi. Sebagai kota yang tengah berkembang pesat, masih banyaknya pengangguran menjadi persoalan yang perlu disikapi serius. Belum lagi potensi masuknya warga pendatang yang minim keterampilan hanya akan menambah beban ekonomi dan sosial bagi Kota Depok.

Merujuk data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, jumlah pengangguran di Kota Depok mencapai 72.521 orang, atau sekitar 7% total penduduk Kota Belimbing ini. Meski angka ini turun dibanding tahun 2016 yang tercatat 80.903 orang pengangguran atau sekitar 7,4% total penduduk, tidak menutup kemungkinan fakta di lapangan jauh lebih banyak mengingat Depok terbilang salah satu kota seksi tujuan kaum urban utuk mencari pekerjaan.

Despandri (54), calon anggota DPRD Kota Depok dari Partai Golkar mengatakan, penanganan persoalan pengangguran harus dilihat dari hulunya karena disitu letak persoalan sesungguhnya. "Dari 72.521 pengangguran tersebut, sebagian besar adalah tamatan SMA yang belum memiliki keterampilan yang memadai sehingga bisa bersaing di pasar tenaga kerja," katanya saat berbincang dengan Tokohkita, Rabu (13/2/2019).

Tak ayal, ketika mereka melamar pekerjaan, sulit terserap pasar karena tidak memiliki keahlian yang diperlukan pihak pencari kerja atau memang keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Atas dasar itu, Despandri menyebutkan, salah satu pendekatan untuk mengatasi pengangguran terdidik ini adalah mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meng-upgrade kapasitas lulusan SMA.  "Dari lusuan SMK tidak begitu banyak yang nganggur tinggal kapasitas si anak itu sendiri.  Yang banyak ngaggur tamatan SMA," ungkap Wakil Ketua Kadin Kota Depok ini.

Menurut Despandri, Depok sudah semestinya memiliki BLK sebagai tempat pelatihan bagi para pencari kerja. “Tenaga kerja itu harus dipersiapkan, dilatih supaya mereka terampil dan punya nilai jual yang tinggi. Bukan hanya asal kerja dengan gaji seadanya ” tegas Despandri.

Bagi Despandri, pendirian BLK sangat urgen. Sebab itu, dia akan terus berupaya memperjuangkan pendirian BLK di Depok, dalam kapasitasnya sebagai pengurus Kadin Kota Depok. Kini, ketika maju sebagai caleg DPRD Depok, isu BLK ini menjadi salah satu poin perjuangan poitiknya.

"Menurut saya, BLK ini menjadi prioritas supaya bisa membereskan angka pengangguran. Untuk pendiriannya, cukup dibuat MoU dengan Kadin Kota Depok saja," ujar dia.

 Adapun anggaran untuk pembentukan BLK ini bisa bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. "Bisa dari APBD dan bisa juga diajukan ke Kementetian Tenaga Kerja," kata Despandri. Hanya saja, dalam pengembangan BLK ini memang butuh komitmen kuat dari pemerintah.

"Kendala adalah komitmen pemerintah saja. Saya belum melihat Pemkot Depok menganggap bahwa BLK itu penting. Mungkin karena di mindset mereka masih BLK tukang kayu, tukang las dan tukang sablon. Kita harus buat BLK yang bisa menyiapkan tenaga kerja untuk sekarang dan nanti. Artinya, bidang ilmu yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan kini dan nanti," papar Despandri.

Editor: Tokohkita