Menakar Komitmen Capres 2019 Berani Menghadap ke Laut

  1. Beranda /
  2. Kabar /
  3. Nasional /
  4. Selasa, 12 Februari 2019 - 21:22 WIB

Menakar Komitmen Capres 2019, Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa/Tokohkita
Menakar Komitmen Capres 2019, Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa
Foto: Tokohkita

Perlu ada penegasan dari kedua capres agar punya komitmen yang kuat untuk menjaga laut. "Isu laut ini penting, tidak peduli siapa pun presidennya nanti," tegas Bustar.

KONTAN. Pilpres 2019 menjadi momentum penting untuk kembali menjadikan laut sebagai perhatian utama bagi kedua kandidat capres dan cawapres. Pasalnya, sebagai negara maritim Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar namun belum dioptimalkan.

Ketua Yayasan Econusa Bustar Maitar mengatakan, dari segi kuantitas maupun keanekaragaman hayati, laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. "Tapi pemanfaatan dan pengelolaannya tidak maksimal," katanya pada Diskusi Publik Bertajuk 'Menakar Komitmen Capres 2019, Masihkah Laut Menjadi Poros Maritim Bangsa?' di D Lab, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sebab itu, pihaknya mendorong kedua pasangan capres-cawapres untuk memiliki program yang jelas dan tegas terkait menjaga laut bangsa, dan menjadikan laut sebagai perhatian utama. Harapannya, pemimpin yang terpilih nanti bisa menjadikan laut sebagai poros kemaritiman bangsa. "Kita ingin masyarakat memilih capres yang benar-benar mengajak kita untuk menghadap laut, karena laut adalah masa depan kita," tukas Bustar

Aspek lain yang tidak kalah penting dan menjadi perhatian Econusa adalah kerusakan lingkungan dan laut akibat volume sampah plastik yang meningkat. Celakanya, Indonesia menjadi negara nomor dua di dunia penyumbang sampah plastik terbesar. Karena itu, bangsa Indonesia bertanggung jawab dalam mengurangi sampah plastik. Nah, apakah kedua capres ini berani menyatakan Indonesia bebas dari sampah plastik?

Bustar bilang, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemimpin mendatang mengenai nasib nelayan yang masih memprihatinkan. Di sisi lain, masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Sebab itu, perlu ada penegasan dari kedua capres agar punya komitmen yang kuat untuk menjaga laut. "Isu laut ini penting, tidak peduli siapa pun presidennya nanti," tegas Bustar.

Dewan Presidium Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sukarman mengamini, kedua capres perlu memberikan skema yang jelas terkait regulasi alat tangkap nelayan. Faktanya, regulasi ada saat ini tidak selaras dengan implikasinya. "Laut Indonesia akan terus rusak kalau skema perubahan alat tangkapnya tidak dibenahi," ungkapnya.

Kran air minum
Pada kesempatan yang sama, vokalis Slank, Akhadi Wira Satriaji alias Kaka Slank menyebutkan, banyak aktivitas wisata laut yang melibatkan penggunaan kemasan atau botol plastik sekali pakai. Akibatnya, sampah plastik banyak mengotori pantai. “Saat ada aktivitas di darat atau sedang diving, kami pungut sampah-sampah plastik ini,” akunya.

Kaka juga mengimbau pemerintah atau pihak terkait untuk memperbanyak kran air minum gratis di lokasi wisata. Dengan memperbanyak fasilitas ini setidaknya bisa meminimalisasi sampah plastik. “Kan, bisa minum dari air kran ini pakai botol tumbler,” ujarnya.

Dalam upaya pengurangan sampah plastik tersebut, Kaka meminta agar semua pihak untuk tetap optimistis bahwa sekecil apapun yang dilakukan itu baik dan bermanfaat bagi lingkungan. “Kalau terpaksa harus buka tutup botol yang baru, coba dipakai dua sampai tiga kali tidak langsung dibuang,” tuturnya.

Yang terang membatasi penggunaan botol sekali pakai efeknya bakal besar dari satu orang yang sudah aware terhadap kelestarian lingkungan. "Apalagi kalau bisa dilakukan secara massif,” tuturnya. Nah, dengan tindakan kecil seperti itu, Kaka Slank bilang, “Alam akan berterima kasih.” 

Kaka juga menyerahkan surat laut kepada pasangan capres-cawapres. Memang, Kaka merupakan aktivis Pandu Laut Nusantara. Menurut dia, sebagai negara maritim, penting bagi pemimpin mendatang untuk menjadikan laut sebagai perhatian utama. "Mudah-mudahan isu laut ini bisa diangkat atau dikemukakan dan bisa terbuka. Karena, suara laut ini menurut saya cukup vital dan bisa memotivasi capres mendatang," ujarnya.

Sejatinya sejak awal, Pandu Laut Nusantara yang terbentuk pada tahun lalu terus memberikan perhatian yang besar terhadap kelestarian lingkungan khususnya laut. "Tapi karena ini isunya dekat pilpres, kan, jadi Pandu Laut itu mikirnya what can we do. Akhirnya, kami buka acara diskusi ini, panggil dua tim pemenangan untuk diajak diskusi dan kita kasih masukan. Salah satunya tentang sampah plastik," bebernya.

Ia berharap, penyampaian usul ini bisa digunakan para paslon capres untuk menyusun program kelautan. Setidkanya, capres yang terpilih nanti bisa mempertimbangkan usulan program dari masyarakat. "Untuk memberikan input kepada yang dalam hal ini dari tim Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Kalau istilah anak saya, mudah-mudahan ini menjadi insight, paling enggak nanti next debate isu laut bisa diangkat," kata Kaka.

Adapun surat tersebut dititipkan ke kubu Jokowi melalui Influencer TKN Jokowi-Ma'ruf, Roosdinal Salim, sedangkan kubu Prabowo-Sandi akan dititipkan melalui Jubir BPN Prabowo-Sandi, Viva Yoga, yang tidak hadir.

Roosdinal berjanji usulan-usulan tersebut akan diteruskan ke Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, dan akan disampaikan juga dalam rapat TKN yang akan datang. "Jadi saya pastikan ini akan saya sampaikan ke ketua tim pemenangan TKN Jokowi Maruf Amin, Pak Erick Thohir, untuk nanti disampaikan langsung ke Pak Presiden. Insya Allah tanggal 14 Februari akan rapat untuk debat nanti dan akan saya sampaikan karena masukan ini sangat penting," sebutnya.

Berikut isi Surat Laut untuk Capres
1. Memastikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung dukungan termasuk penggunaan penggunaan plastik dan pelarangan plastik sekali pakai.
2. Menjamin hak nelayan kecil untuk mencari ikan dan secara berkelanjutan.
3. Menghentikan segala bentuk kegiatan illegal di laut termasuk penangkapan ikan illegal dan prilaku merusak ekosistem laut Indonesia.
4. Memperhatikan kerentanan pulau pulau kecil Indonesia dari dampak perubahan iklim.
5. Memastikan kementerian dan lembaganya yang mengurus laut di Indonesia dipimpin individu yang profesional tidak memiliki kepentingan politik.
6. Memprioritaskan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kemaritiman.
7. Memperhatikan kesetaraan hak hak perempuan nelayan dalam memperoleh fasilitas perlindungan nelayan.
8. Membangun konektivitas yang dapat mendukung ekonomi kelautan.
9. Membuat program-program kelautan yang lebih terukur untuk memudahkan pengawasan masyarakat.
10. Perampingan birokrasi.
11. Penguatan pemahaman kemaritiman di masyarakat agar masyarakat dapat menjadi penyangga laut

Editor: Tokohkita

TERKAIT