Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute
Politik Tuna Etika, Pragmatisme Dorong Migrasi Pilihan Politik Politisi
Pragmatisme tanpa ideologi mendasari sejumlah manuver Jokowi, melalui para anak asuhnya, yang hanya mempertegas level kenegarawanan dan kepemimpinan Jokowi semata-mata untuk menjadikan dirinya sentrum kontestasi politik
TOKOHKITA. Mendekati Pemilu 2024, peragaan politik elit dan politisi semakin jauh dari etika, moralitas dan ideologi kebangsaan sebagaimana diajarkan para founding people Indonesia. Dari mulai presiden hingga politisi sekelas Budiman Sujatmiko, sebagai salah satu anak asuh Jokowi, sama-sama menunjukkan gejala yang sama.
Menurut Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, pragmatisme tanpa ideologi mendasari sejumlah manuver Jokowi, melalui para anak asuhnya, yang hanya mempertegas level kenegarawanan dan kepemimpinan Jokowi semata-mata untuk menjadikan dirinya sentrum kontestasi politik, sehingga memetik insentif kekuasaan pascakepemimpinannya berakhir.
Meski dirinya bukan ketua partai politik, Jokowi terus memainkan bidak catur politik dan menimbang kekuatan politik mana yang akan melindungi dirinya dan memastikan tetap memberi tempat bagi Jokowi kelak.
"Sebagai petugas partai yang dipercaya rakyat memimpin, level Jokowi seharusnya meningkat menjadi seorang negarawan dan tetap mempedomani etika politik dan kepemimpinan serta etika kepartaian darimana dirinya berasal," katanya.
Memang, migrasi politik adalah hal yang wajar dalam berpolitik. Bahkan migrasi ideologis juga muncul di kalangan elit Nasdem, saat partai tersebut mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Tapi, Hendardi bilang, mereka yang mundur lebih didasari oleh argumen ideologis yang tidak sejalan dengan Anies, yang oleh sebagian orang dianggap menapaki karir politik dengan mengeksploitasi identitas agama.
Namun, migrasi pilihan politik belakangan ini justru tampak lebih didasari oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis dan imajinasi elektabilitas yang disajikan lembaga survei. Sentrum Prabowo Subianto yang kesannya dikerubuti oleh beberapa jenderal yang dulu menentangnya, bahkan menjadi pengadil pada sidang yang memberhentikan Prabowo dari jabatan dan dinas militer melengkapi panorama pragmatisme dan praktik politik tanpa ideologi.
"Bahkan mereka yang dulu diculik dan dipenjarakan melalui suatu operasi khusus, justru memuji dan bersimpuh pada Prabowo. Stockholm sydrom tampak menjelaskan fenomena ini," ujar Hendardi.
Hendardi menambahkan, posisi dan magnet Prabowo Subianto saat ini tentu bukan contoh terbaik bagi anggota TNI yang saat ini masih berdinas atau yang mengakhiri tugas dengan prestasi. Capaian Prabowo saat ini ditopang oleh masyarakat yang lupa, tidak memetik sejarah sebagai pembelajaran dan ditopang oleh Presiden aktif yang semakin cemas tidak memiliki pengaruh.
Editor: Tokohkita