Tokoh Cirebon Rokhmin Dahuri Dorong Moderasi Ekonomi Berbasis Kelautan
Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan GNI per kapita sekitar US$ 23.000 dan PDB sebesar US$ 7 triliun (ekonomi terbesar kelima di dunia), Indonesia seyogianya mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan dengan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI).
TOKOHKITA. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS mendorong pembangunan moderasi ekonomi berbasis kelautan dalam Cirebon Intellectual Conference (CIC) 2022 bertema “Cirebon Diaspora; Mewujudkan Spirit Budaya Moderasi dan Multikultural untuk Perdamaian Bangsa” yang digelar Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Cirebon, Selasa-Rabu (9-10/8/2022).
Dalam paparan makalahnya yang bertema “Membangun Moderasi Ekonomi Berbasis Kelautan; Tantangan Ekologi Dan Ekonomi Maritim Indonesia” Guru Besar IPB tersebut mengatakan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan GNI per kapita sekitar US$ 23.000 dan PDB sebesar US$ 7 triliun (ekonomi terbesar kelima di dunia), Indonesia seyogianya mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan dengan 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI).
“Pertama, pada 2045 GNI perkapita mencapai 23.000 dolar AS.Target ini dapat tercapai, bila laju pertumbuhan ekonomi dari 2022 – 2045 rata-rata sebesar 6,5% per tahun (Bappenas, 2019),” katanya.
Kedua, kapasitas teknologi mencapai kelas-1 (technologyinnovator country). Ketiga, seluruh rakyat Indonesia hidup sejahtera alias tidak ada yang miskin (zero poverty), dengan garis kemiskinan menurut standar internasional sebesar US$ 2/orang/hari.
Keempat, seluruh penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) harus dapat bekerja (punya matapencaharian) dengan pendapatan yang mensejahterakan diri dan keluarga nya (zero poverty). Kelima, pemerataan kesejahteraan harus adil, dengan koefisien GINI lebih kecil dari 0,3. Keenam, kedaulatan (ketahanan) pangan, energi, farmasi, dan air harus kuat.
Ketujuh, IPM mesti diatas 80. Kedelapan, kualitas lingkungan hidup tergolong baik sampai sangat baik. Kesembilan, Indonesia harus berdaulat secara politik. Kesepuluh, pembangunan sosialekonomi harus berkelanjutan (sustainable). “Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 dengan 10 IKU nya, di bidang ekonomi, kita harus mengimplementasikan tujuh kebijakan pembangunan ekonomi," sebut Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan itu.
Adapun ketujuh kebijakan itu adalah pertama, pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Kedua, transformasi struktural ekonomi. Ketiga, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Keempat, peningkatan kedaulatan/ketahanan pangan, energi, dan farmasi. Kelima, penguatan dan pengembangan infrastruktur dan konektivitas digital.
Keenam, penciptaan iklim investasi dan kemudahan berbisnis (ease of doing business) yang kondusif, dan atraktif. Ketujuh, kebijakan politik-ekonomi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Guru Besar Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki modal besar dan lengkap untuk menjadi negara maju, sejahtera, dan berdaulat. Namun dengan modal yang begitu besar, Indonesia masih berada dalam middle class.
Adapun salah satu yang menyebabkan Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah, belum sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat adalah rendahnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dan jumlah entrepreneur (wirausahawan).
“Banyak faktor penyebabnya, mulai belum adanya rencana pembangunan (Road Map, Blue Print) yang komprehensif dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan sampai dengan masih rendahnya kualitas SDM, etos kerja, dan akhlak bangsa,” ujarnya.
Hal penting berikutnya, kebijakan dan program pembangunan terdiri penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, penyelesaian batas wilayah laut dengan 10 negara tetangga, penguatan & pengembangan sarpras hankam laut, dan peningkatan kesejahteraan, etos kerja, dan nasionalisme aparat;
.
Editor: Tokohkita
