Mari Berhitung, Ini Fakta Kenapa Depok Minus Madrasah Negeri

Bisa dibilang miris, Depok dengan tagline Kota Depok Unggul, Nyaman dan Relijius ternyata belum memiliki sekolah madrasah aliyah negeri (MAN). Bahkan juga belum memiliki sekolah madrasah ibtidaiyah negeri (MIN). Saat ini cuma baru ada satu sekolah madarsah tsanawiyah negeri (MTsN).

TOKOHKITA. Isu tentang keberadaan sekolah madrasah negeri di Kota Depok kerap menjadi bahan perdebatan di antara tim sukses pasagan calon wali kota dan wakil wali kota Depok menjelang perhelatan pilkada serempak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Kubu pasangan calon nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia melemparkan program membangun sekolah madrasah negeri di Depok sesuai aspirasi masyarakat, sekaligus bentuk kritik dan jawaban atas kegagalan Pemerintah Kota Depok yang dikuasai Partai Keadilan Keadilan Sosial (PKS) selama 15 tahun terakhir, tapi tak mampu menambah jumlah sekolah madrasah negeri.

Ya, bisa dibilang miris, Depok dengan tagline Kota Depok Unggul, Nyaman dan Relijius ternyata belum memiliki sekolah madrasah aliyah negeri (MAN). Bahkan juga belum memiliki sekolah madrasah ibtidaiyah negeri (MIN). Saat ini cuma baru ada satu sekolah madarsah tsanawiyah negeri (MTsN).

Adapun dalih sulitnya terbangun sekolah madrasah negeri lantaran persoalan lahan, minim anggaran, hingga persoalan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat dalam hal Kementerian Agama. Ikravany Hilman, politikus PDI Perjuangan menyangkal semua alasan yang mengganjal pembanggunan madrasah negeri.

"Kalau untuk kasus MAN, alasan tidak ada lahan itu menjadi ironi ketika setidaknya ada tiga lahan fasos fasum Pemkot Depok disewakan dengan murah, sangat murah kepada sekolah-sekolah swasta yang mahal-mahal," sebut Ketua DPRD Kota Depok ini dalam perbincangan di forum WAG Depok Media Center, Sabtu (14/11/2020) malam.

Ikravany menyebut nama Sekolah Islam Terpadu Ruhama di Jatijajar dan satu sekolah Islam terpadu lainnya sebagai contoh lahan yang disewakan tersebut. "Satu lagi sekolah Islam terpadu di Pesona Kahyangan. Saya lupa namanya," akunya.

Dia pun membandingkan secara kuatitatif pembangunan sekolah di wilayah tetangga Depok. "Bahwa selama 15 tahun PKS di Kota Depok hanya membangun 9 SMPN (total 26), bandingkan dengan Bekasi yang punya 57 SMPN. Padahal hanya beda satu kecamatan saja," ungkapnya. 

Sementara itu, dalam kurun waktu yang hampir sama ada 25 SMP islam terpadu yang merupakan sekolah-sekolah kelolaan para kader PKS. "Dan itu sekolah-sekolah mahal loh," ujarnya.  

Ikravany menegaskan, pihaknya tidak melarang siapapun untuk mendirikan sekolah. Ttapi ketika sedang berkuasa, maka kewajiban negara atau pemerintah dalam memenuhi hak atas pendidikan warganya adalah dengan mendirikan sekolah negeri. Yakni, menyediakan fasilitas sekolah yang terjangkau bagi rakyat sudah menjadi tanggung jawab negara sesuai amanat konstitusi. 

Bukan hanya jumlah sekolah negeri yang minus, tapi juga persebarannya yang tidak merata. Menurut Ikravany, hal ini tentunya semakin menambah beban persoalan warga ketika diberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan anak didik baru. "Pada titik ini sebenarnya hak warga atas pendidikan sudah dilanggar. Untuk melihat secara kualitatif pelanggaran ini memang harus dilihat dalam konteks 15 tahun itu," jelas dia

Jika mengakses Depok Single Window, sebuah aplikasi yang dibuat oleh Pemkot Depok, Ikravany,  bilang maka terdapat sejumlah data-data statistik terkait profil Kota Depok, termamsuk di bidang pendidikan. "Saya sudah print semua daftar sekolah dasarsampai SMA/SMK, tidak ada satupun madrasah swasta yang tercantum di daftar ini. Padahal ada ratusan madrasah di Kota Depok. Artinya, bukan hanya 15 tahun ini tidak pernah dibangun madrasah negeri, diakui dalam daftar sekolah di Depok pun tidak," kritiknya. 

Tapi anehnya, saat kampanye pilkada ini, kubu PKS yang mengusung pasangan Idris-IBH getol menjanjikan pembangunan sekolah madrasah. "Tiba tiba sekarang berjanji mau bikin 11 madrasah negeri dalam lima tahun," sindir Ikra, biasa disapa.

Asal tahu saja, Pradi dan Afifah diusung oleh 12 partai. Di antaranya adalah enam partai pengusung dari parlemen yakni, Gerindra, PDIP, Golkar, PSI, PKB, dan PAN dengan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Depok sebanyak 33 kursi. Gerbong ini diperkuat dengan dukungan partai non parlemen yang diisi oleh, Perindo, Nasdem, PBB, Hanura, PKPI dan Partai Garuda.

Untuk memenangkan kontestasi lima tahunan ini, Pradi dan Afifah ikut didukung oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar, seperti Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempuk (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) Badan Potensi Pembinaan Keluarga Besar (BPPKB) Banten.

Pradi-Afifah memiliki 10 program unggulan dalam menghadapi Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Pradi-Afifah mengusung slogan Kota Depok Mengayomi Semua, Modern dan Berbudaya. Slogan itu tentu telah dipertimbangkan matang oleh tim perumus untuk menciptakan Depok Suasana Baru.

Misi Pradi-Afifah di Pilkada Depok 2020

1. Membangun pemerintah yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

2. Mewujudkan sumber daya manusia kota Depok sehat, cerdas, berdaya saing, dan bahagia.

3. Harmonisai sarana dan prasarana kota dengan memperhatikan daya dukung kota.

4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran dan memiliki kesadaran dalam memeliharan kota dan kehidupan bermasyarakat.

5. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.

10 Program Unggulan Pradi-Afifah di Pilkada Depok 2020

1. RW Membangun: Alokasi hingga Rp 500 juta untuk pembangunan di setiap RW di Kota Depok.

2. Angkutan Massal & BUMD Transportasi: Penyedia angkutan massal & integritas tranposrtasi Depok dengan Jabotabek untuk mengurangi kemacetan di bawah pengelolaan BUMD Tranportasi.

3. Berobat Gratis: Setiap warga berhak mendapat pelayanan kesehatan gratis di kelas III RSUD dan Puskesmas cukup dengan menunjukkan KTP Elektronik Depok

4. Meningkatkan insentif untuk RT, RW, LPM, Kader Posyandu & Posbindu

5. Mal Pelayanan Publik: Layanan pembuatan dokumen kependudukan dan perizinan dilakukan satu atap dengan cepat dan bebas pungli.

6. Pasar Sehat dan Modern di setiap Kecamatan

7. Mencetak 10.000 pengusaha baru

8. Membangun Pusat Kebudayaan Daerah

9. Insentif Siswa Berprestasi dan Siswa dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

10. Mendorong ekonomi kerakyatan dan UMKM dengan membangun pusat logistik dan bekerjasama dengan online marketing place.

Editor: Tokohkita