Ratusan Petugas KPPS Meninggal, UU Pemilu Mesti Direvisi

Dari catatan KPU per 25 April 2019, petugas KPPS yang sakit dan meninggal ini tersebar di berbagai provinsi. Jumlah petugas sakit terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, 191 orang.

TOKOHKITA. Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang meninggal terus bertambah. Hal tersebut membuat sejumlah pihak mengusulkan adanya perubahan sistem pemilu serentak dengan merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menyebutkan, hingga Rabu (24/4/2019) pukul 15.15 WIB, telah menerima laporan sebanyak 144 petugas KPPS meninggal dunia dan 883 orang sakit. Dari catatan KPU per 25 April 2019 yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, petugas KPPS yang sakit dan meninggal ini tersebar di berbagai provinsi. Jumlah petugas sakit terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, 191 orang.

Provinsi dengan petugas meninggal paling banyak di Jawa Barat, 38 orang. Sementara di Jawa Tengah terdapat 25 orang meninggal, dan di Jawa Timur 14 orang meninggal. Selain petugas KPPS, ada juga 33 Panwaslu meninggal, dan 15 anggota Polri yang gugur saat menunaikan tugas pengamanan pemilu. Belum diketahui pasti penyebab jatuh sakit dan meninggalnya para petugas itu. Dugaan sementara, mereka lelah fisik dan psikis.

Evi mengatakan, KPU masih mengusahakan santunan bagi keluarga petugas yang sakit dan meninggal. Besaran yang diusulkan Rp36 juta untuk meninggal dunia, Rp30 juta untuk yang alami cacat, dan Rp16 juta untuk luka-luka. "Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil (sesuai) seluruh pembahasan untuk bisa mendapat nominal yang sepantasnya kita berikan teman-teman kita menjalankan tugas dengan dedikasi," ujar Evi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/4).

Pemerintah sendiri, hingga kini masih mengkaji skema asuransi yang dapat dialokasikan untuk para petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit itu. Banyaknya petugas KPPS yang jatuh sakit dan meninggal, membuat Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD, angkat bicara. Ia meminta calon presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Prabowo Subianto merevisi Undang-undang Pemilu jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Menurutnya, banyak celah dalam UU Pemilu yang mengakibatkan penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi kurang efektif. Siapapun presiden terpilih kata dia, disarankan segera mengevaluasi dan merevisi aturan tersebut. "Saya minta tahun pertama agar segera mengevaluasi dan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," imbuh Mahfud seperti dinukil CNN Indonesia.com, Rabu (24/4).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mencontohkan, pemilu serentak membuat durasi kerja para petugas KPPS bertambah. Hal itu, sebut Mahfud, membuat para petugas KPPS kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan banyak yang meninggal dunia. "Harus ditinjau lagi yang dimaksud pemilu serentak itu apa sih? Apakah harus harinya sama? Atau petugas lapangan harus sama sehingga tidak bisa berbagi beban? Atau bagaimana? Itu kita evaluasi lagi," tukasnya.

Usulan serupa diungkapkan Wakil Presiden Jusuf "JK" Kalla yang meminta DPR mengkaji ulang ketentuan pemilu serentak. Pelaksanaan pemilu serantak kata JK, merugikan lantaran menyebabkan banyak petugas meninggal. "Apa itu mau diteruskan supaya lima tahun lagi yang meninggal ratusan karena capek, menghitung lama? Harus proporsional lah," tegas JK, Selasa (23/4).

Kepada Gatra.com, sejumlah petugas KPPS mengaku kapok ikut terlibat dalam pemilu lantaran mesti bekerja hampir 24 jam mengurusi pemilu legislatif dan presiden bersamaan. "Kapok, enggak mau lagi. Dulu (2014) jadi KPPS juga, tidak separah ini, sore wes rampung (sore sudah selesai)," ujar Adhy Putra, anggota KPPS di TPS 19, Margadana, Kota Tegal, Minggu (21/4).

Saat pemilu 17 April, Adhy bekerja sejak pukul 06.30 WIB dan baru selesai 01.00 WIB dini hari. "Dapat honornya Rp470 ribu, tapi kerja keras banget. Kapok kalau seperti ini lagi," keluhnya.

Editor: Tokohkita