Ini Pentingnya Emak-Emak Kudu Berpolitik

Farouk Abdullah Alwyni yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil DKI Jakarta II mengatakan, memang diperlukan upaya-upaya membangun kesadaran politik bagi kaum peremppuan,

TOKOHKITA. Menjelang penyelenggaraan pemilu 2019, ruang diskusi publik banyak menghadirkan para kandidat yang tidak hanya dari pasangan presiden dan wakil presiden tapi juga calon anggota legislator dan senator. Tema yang diangkat pun cukup beragam dari mulai isu ekonomi, pemerintahan, pendidikan, lingkungan, hingga generasi milinial yang dalam pemilu kali ini banyak mendapat sorotan ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya.

Di luar isu-isu tersebut, keterlibatan elemen perempuan yang saat ini lebih beken dengan sebutan kaum emak-emak ini dalam politik juga menjadi bahan diskusi. Setidaknya hal itu terungkap dalam dialog publik bertajuk, "Kenapa Perempuan Harus Berpolitik" yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat Pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto No.93 Jakarta, Kamis (24/1/2019).   

Salah satu pembicara, Farouk Abdullah Alwyni yang merupakan Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil DKI Jakarta II mengatakan, memang diperlukan upaya-upaya membangun kesadaran politik bagi kaum peremppuan, salah satunya dengan kegiatan dialog publik ini. Harapannya, agar bisa memahami dan benar dalam menentukan pilihan, bisa memilah dan memilih wakil rakyat yang tepat. Maklum, pada dasarnya politik ini terkait pengaturan pemerintahan yang berdampak pada kepentingan dan hak-hak warga negara, termamsuk kalangan perempuan.

"Memang masih banyak yang melihat politik itu dari sisi negatifnya saja, yang tidak baiknya sehingga politik dianggap kotor. Tapi, sebenarnya politik ini netral. Yang membuat politik ini tidak baik adalah ketika cara berpolitiknya yang menghalkan segara cara, tidak halal dan haram dilabrak. Berpolitik hanya untuk mencari kekuasaan jabatan, kekayaan, atau sekadar popularitas sehingga lebih banyak mudaratnya," terang Kepala Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS ini.   

Farouk menjelaskan, dalam kaitan dengan tema dialog publik kenapa perempuan harus berpolitik, ini tidak terlepas dari fakta di kalangan perempuan, ibu-ibu atau emak-emak yang memang cenderung cuek terhadap urusan politik."Emak-emak cenderung tidak peduli dengan politik. Itu sebanya kita harus membangun kesadaran politik di kalangan perempuan," ajak pakar ekonomi syariah itu.

Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini memaparkan, bagi seorang muslim ada dua dimensi yang melekat yakni menjalankan kewajiban ibadah dan muamalah. Nah, muamalah ini menyangkut hubungan sesama manusia, bagaimana cara bertetangga yang baik, dan sebagainya. Dalam konsteks lebih luas, urusan muamalah juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi, bisnis, keuangan bahkan politik. Dengan demikian, berpolitik ini bagian yang tidak terpisahkan dari konsep beragama menurut ajaran Islam.

"Apalagi dalam sistem demokrasi yang dianut negara kita itu ada yang disebut hak dipilih dan memilih. Kedua hal ini tentunya harus dipertanggung jawabkan secara baik pula. Artinya, bagaimana kita memilih orang yang baik sebagai wakil rakyat dan bisa berkontribusi terhadap pembangunan demi kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran semua warga negara," tukasnya.    

Menurut Farouk, politik juga memegang kendali terhadap arah ekonomi dan pembangunan. Alhasil, maju mundurnya perekonomian suata negara juga tidak terlepas dari sistem politik yang diterapkan. Sebagai gambaran, konsidi ekonomi yang berbeda ketika Jerman masih terbelah dua, yakni Jerman Timur dan Jerman Barat. Kala itu, Jeman Timur yang sistem politiknya menganut paham komunis agak tertinggal dengan Jerman Barat yang lebih demokrastis. Pun dengan kondisi negara Korea Selatan dan Korea Utara, mencerminkan dua kondisi negara saling bertolak belakang karena sistem politik yang berbeda, satu komunis dan demokratis.

Negara-negara modern dengan sistem demokrasi yang lebih maju bisa memberikan jaminan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebab esensi demokrasi ini adalah pemenuhan terhadap hak-hak warga negara. Farouk kembali memberi contoh sebuah negara kapitalis sekaliber Amerika Serikat, memberikan jaminan terhadap warganya yang pengangguran dengan memberikan semacam voucher bulanan.

"Karena kebijakan politik yang baik itu, seorang yang sudah tidak memiliki suami dan memiliki tiga anak misalnya, mendapat santunan atau subsisidi dari negara untuk sewa apartemen. Sewa apartemen di Amerika itu mahal, sehingga pemerintah AS memberikan subsidi hingga 70% untuk sewa apartemen untuk memastikan warganya itu tinggal di tempat yang layak," terang Farouk yang sering bolak-balik ke negara Paman Sam ini untuk urusan bisnis.   

Benang merahnya adalah, Farouk bilang, hal-hal semacam ini menjadi tantangan bagi pemerintah kita dan wakil rakyat bagaimana menciptakan kemakmuran bagi seluruh warga negara. Pasalnya, sejak negara ini merdeka tahun 1945 silam, masih banyak kelas rakyat yang kesulitan ekonomi. Padahal kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Kembali pada posisi perempuan dalam politik, Farouk mengatakan, pentingnya membangun kesadaran politik untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tepat. Kata Farouk, pemilihan legislatif ini juga tidak kalah penting dengan pilpres. "Siapapun presidennya, kalau wakil rakyatnya banyak yang tidak baiknya, ya, percuma saja. Harus diingat, salah satu fungsi legislatif adalah mengawasi kinerja presiden. Bisa-bisa nanti kebijakan presiden akan diganggu oleh mereka yang hanya mementingkan urusan pribadi. Anggota dewan itu harus menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi presiden, jadi ada checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan," tukasnya.

Editor: Tokohkita