Kerahkan Mahasiswa Tata Busana Bikin APD

Masalah pengadaan busana yang dikenal dengan nama hazmat (hazardous materials) alias sebagai kostum pelindung dari material berbahaya, harus terus menjadi perhatian serius berbagai pihak.

TOKOHKITA.  Sampai saat ini alat perlindungan diri (APD) masih sangat dibutuhkan kalangan paramedis di banyak rumahsakit dan tempat layanan kesehatan para pasien Covid-19. Pembuatan kostum dekontaminasi ini memerlukan desain dan berbahan khusus. Karena proses pembuatan tak mudah, perlu pengerahan dan pelibatan para mahasiswa tata busana, desainer, sekolah kejuruan serta lembaga dan instansi terkait.

Tak kalah penting, ketersediaan dan kewajaran harga bahan baku pakaian APD belakangan ini tiba-tiba sulit didapat dan selangit harganya. Anggota DPR RI Marwan Jafar menandaskan hal itu kepada media di Jakarta, Rabu (8/4/2020). Ia menambahkan, masalah pengadaan busana yang dikenal dengan nama hazmat (hazardous materials) alias sebagai kostum pelindung dari material berbahaya, harus terus menjadi perhatian serius berbagai pihak.

"Kemendikbud misalnya bisa mengkoordinasi perguruan tinggi dan sekolah kejuruan se-Indonesia yang memiliki program studi dan jurusan tata busana. Jajaran Kementerian Perindustrian, Perdagangan serta Koperasi-UKM juga dapat saling bersinergi terkait kemudahan mengakses  bahan baku semisal spoundbond, semi plastik dan lain-lain, serta kewajaran harga di pasaran dan peluang membuka lapangan kerja dan peluang kerja baru para para pekerja lepas terdampak Corona," tegas mantan Menteri Desa-PDTT ini.  

Marwan juga mengingatkan, sekali lagi proses pembuatan busana khusus APD tidak bisa sembarangan atau asal-asalan. Terutama pakaian hazmat ini juga harus memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan pihak WHO sebagai badan kesehatan dunia yang punya otoritas termasuk kostum khusus tersebut. Sebab, sudah ada masukan informasi dari beberapa daerah mulai ditemukan produksi APD yang cukup massal oleh para spekulan, tidak sesuai standar WHO dan kemudian menjualnya dengan harga yang tidak wajar. 

Wakil rakyat di Komisi VI DPR ini meyakini, dorongan membikin APD standar WHO juga bakal membawa dampak positif berganda. Mulai dari melatih para mahasiswa generasi muda menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan kegotongroyongan profesi, mendorong penguatan industri kecil nasional, memperkokoh pasar perdagangan dalam negeri serta memacu pelaku UMKM bersaing secara sehat. 

Editor: Tokohkita